Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Sorong, Provinsi Papua Barat, menyampaikan sebanyak 754 rumah warga setempat mengalami kerusakan akibat banjir yang merendam daerah tersebut pada 16 Juli 2020.
Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone di Sorong, Kamis, data rumah rusak akibat banjir tersebut akan dilakukan verifikasi ulang pada tingkat kelurahan guna memisahkan mana rumah yang masuk dalam kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Menurut dia, verifikasi data korban yang rumahnya rusak akibat banjir penting dilakukan agar penyaluran bantuan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran.
"Sedangkan total keseluruhan nilai kerugian masyarakat akibat longsor dan banjir di Kota Sorong masih dalam proses perhitungan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Sorong, status tanggap darurat bencana alam banjir dan longsor berlaku hingga 31Juli 2020.
"Proposal penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Sorong sudah dikirim ke BNPB pusat agar masyarakat korban banjir yang ada di kota Sorong mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," tambah dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone di Sorong, Kamis, data rumah rusak akibat banjir tersebut akan dilakukan verifikasi ulang pada tingkat kelurahan guna memisahkan mana rumah yang masuk dalam kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Menurut dia, verifikasi data korban yang rumahnya rusak akibat banjir penting dilakukan agar penyaluran bantuan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran.
"Sedangkan total keseluruhan nilai kerugian masyarakat akibat longsor dan banjir di Kota Sorong masih dalam proses perhitungan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Sorong, status tanggap darurat bencana alam banjir dan longsor berlaku hingga 31Juli 2020.
"Proposal penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kota Sorong sudah dikirim ke BNPB pusat agar masyarakat korban banjir yang ada di kota Sorong mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," tambah dia.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020