Kementerian PUPR menghadirkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (PPP) Wilayah Papua II di Provinsi Papua Barat guna mendorong pemerintah daerah setempat dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat.
Kepala Balai PPP Wilayah Papua II Provinsi Papua Barat, Yance Pabisa,di Sorong, Kamis, mengatakan bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat di Papua Barat selama ini ditangani oleh Satker namun telah ditingkatkan menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan.
Dia mengatakan bahwa Balai PPP baru satu bulan hadir di Provinsi Papua Barat yang berkantor di Manokwari guna memudahkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam mewujudkan program perumahan bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Menurut dia, kehadiran Balai PPP supaya program pemerintah tentang perumahan lebih cepat tersosialisasikan kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Papua Barat.
Karena itu, kata dia, tugasnya sebagai Kepala Balai adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi serta setiap kabupaten dan kota yang ada di provinsi Papua Barat.
"Kami Wakil pemerintah pusat di daerah sedang menjemput bola dengan mengunjungi kepala-kepala daerah (bupati dan wali kota) serta gubernur untuk sinkronisasi program serta apa kebutuhan dari setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat," ujarnya.
Ia mengunjungi kepala-kepala daerah sekaligus untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni dan berapa jumlah rumah tidak layak huni yang perlu ditingkatkan kualitasnya.
"Sebab pembentukan Balai PPP ini supaya membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program sejuta rumah Presiden Joko Widodo di tingkat Provinsi Papua Barat," tambah dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Kepala Balai PPP Wilayah Papua II Provinsi Papua Barat, Yance Pabisa,di Sorong, Kamis, mengatakan bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat di Papua Barat selama ini ditangani oleh Satker namun telah ditingkatkan menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan.
Dia mengatakan bahwa Balai PPP baru satu bulan hadir di Provinsi Papua Barat yang berkantor di Manokwari guna memudahkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam mewujudkan program perumahan bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Menurut dia, kehadiran Balai PPP supaya program pemerintah tentang perumahan lebih cepat tersosialisasikan kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Papua Barat.
Karena itu, kata dia, tugasnya sebagai Kepala Balai adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi program dengan pemerintah provinsi serta setiap kabupaten dan kota yang ada di provinsi Papua Barat.
"Kami Wakil pemerintah pusat di daerah sedang menjemput bola dengan mengunjungi kepala-kepala daerah (bupati dan wali kota) serta gubernur untuk sinkronisasi program serta apa kebutuhan dari setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat," ujarnya.
Ia mengunjungi kepala-kepala daerah sekaligus untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni dan berapa jumlah rumah tidak layak huni yang perlu ditingkatkan kualitasnya.
"Sebab pembentukan Balai PPP ini supaya membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program sejuta rumah Presiden Joko Widodo di tingkat Provinsi Papua Barat," tambah dia.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020