Manokwari, (Antaranews Papua Barat)–Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Amus Atkana mengatakan, dinamika politik di Tanah Air, tak terkecuali wilayah Papua Barat, akan terus bergerak hingga Agustus atau awal September 2019 mendatang, atau setelah pelantikan mereka yang terpilih dalam Pemilu 17 April 2019.
Di hadapan para aktivis politik dari semua partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 dan pekerja media massa yang hadir pada forum diskusi bertajuk “Menuju Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, yang Aman dan Berkualitas di Provinsi Papua Barat” yang dihelat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, di Manokwari, Jumat, Amos mengatakan, dinamika politik itu, melibatkan semua elemen bangsa.
Amus mengatakan, forum diskusi sebagaimana dihelat Kesbangpol sangat diperlukan, guna bersama-sama membangun persepahaman dan kebersamaan dalam suasana yang demokratis, menuju Pemilu yang berintegritas.
“Sinergitas berbagai elemen sangat penting. KPU sebagai penyelenggara, pemerintah sebagai fasilitator, keamanan baik sipil maupun teritorial, peserta Pemilu, masyarakat pemilih, LSM, pers, tokoh agama, tokoh masyarakat adat, pemangku dan sebagainya,”kata Amus.
Dia mengatakan, merujuk pada indeks keamanan ditetapkan pemerintah menjelang Pilkada tahun sebelumnya, di mana wilayah Papua Barat dikategorikan sebagai daerah rawan satu, namun berkat kerjasama yang luar biasa antara pemerintah, penyelenggara, aparat keamanan dan masyarakat, Pilkada bisa berlangsung aman.
Status rawan satu yang sematkan bagi wilayah Papua Barat, lanjut Amus, berubah menjadi aman satu. Status aman satu ini, membanggakan semua elemen di provinsi ini dan harus bisa dipertahankan pada Pemilu 2019 mendatang.
Amus yang sudah berkecimpung sebagai penyelenggata Pemilu selama 13 tahun ini lebih lanjut menyebutkan, proses menuju Pemilu berkualitas juga ditentukan oleh kerangka hukum, sistem Pemilu, penyelenggara berintegritas dan partispasi masyarakat.
Sebagai penyelenggara, dia mengatakan, pihaknya akan berlaku transparan dalam seluruh proses penyelenggaraan, guna menghindari terjadi kecemburuan dan kecurigaan publik.
Dia menganalogikan penyelenggara sebagai ikan di akuarium, yang bisa dilihat dari semua segi. Karena sedang menjadi sorotan dari semua sudut pandang, para penyelenggara diingatkan untuk bekerja yang benar sesuai aturan yang berlaku.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Di hadapan para aktivis politik dari semua partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 dan pekerja media massa yang hadir pada forum diskusi bertajuk “Menuju Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, yang Aman dan Berkualitas di Provinsi Papua Barat” yang dihelat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, di Manokwari, Jumat, Amos mengatakan, dinamika politik itu, melibatkan semua elemen bangsa.
Amus mengatakan, forum diskusi sebagaimana dihelat Kesbangpol sangat diperlukan, guna bersama-sama membangun persepahaman dan kebersamaan dalam suasana yang demokratis, menuju Pemilu yang berintegritas.
“Sinergitas berbagai elemen sangat penting. KPU sebagai penyelenggara, pemerintah sebagai fasilitator, keamanan baik sipil maupun teritorial, peserta Pemilu, masyarakat pemilih, LSM, pers, tokoh agama, tokoh masyarakat adat, pemangku dan sebagainya,”kata Amus.
Dia mengatakan, merujuk pada indeks keamanan ditetapkan pemerintah menjelang Pilkada tahun sebelumnya, di mana wilayah Papua Barat dikategorikan sebagai daerah rawan satu, namun berkat kerjasama yang luar biasa antara pemerintah, penyelenggara, aparat keamanan dan masyarakat, Pilkada bisa berlangsung aman.
Status rawan satu yang sematkan bagi wilayah Papua Barat, lanjut Amus, berubah menjadi aman satu. Status aman satu ini, membanggakan semua elemen di provinsi ini dan harus bisa dipertahankan pada Pemilu 2019 mendatang.
Amus yang sudah berkecimpung sebagai penyelenggata Pemilu selama 13 tahun ini lebih lanjut menyebutkan, proses menuju Pemilu berkualitas juga ditentukan oleh kerangka hukum, sistem Pemilu, penyelenggara berintegritas dan partispasi masyarakat.
Sebagai penyelenggara, dia mengatakan, pihaknya akan berlaku transparan dalam seluruh proses penyelenggaraan, guna menghindari terjadi kecemburuan dan kecurigaan publik.
Dia menganalogikan penyelenggara sebagai ikan di akuarium, yang bisa dilihat dari semua segi. Karena sedang menjadi sorotan dari semua sudut pandang, para penyelenggara diingatkan untuk bekerja yang benar sesuai aturan yang berlaku.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018