Relaksasi sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat saat pandemi virus corona (COVID-19) diharapkan tetap mengutamakan sikap kehati-hatian, kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, Joko Supratikto di Manokwari, Jumat
Ia menjelaskan, pandemi COVID-19 membawa dampak cukup besar terhadap sektor pariwisata. Setiap negara mengalami dampak sangat serius, termasuk Indonesia.
"PHR (pariwisata, hotel dan restoran) mengalami dampak paling besar dibanding sektor lain. Sektor ini menerima efek langsung seiring dengan pembatasan transportasi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19," ucap Joko.
Menuju normal baru, lanjut Joko, relaksasi pada sektor pariwisata harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian pemerintah daerah harus tetap waspada agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19.
"Harus lebih hati-hati, karena ada resiko adanya gelombang kedua yakni lonjakan kasus COVID-19 saat penerapan new normal. Relaksasi bisa kita lakukan tapi harus pelan-pelan," ujarnya lagi.
Provinsi Papua Barat saat ini melakukan persiapan menuju penerapan normal baru. Gubernur Dominggus Mandacan telah memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 hingga 14 Juli 2020 untuk mematangkan persiapan penerpan normal baru.
Juru bicara Pemprov Papua Barat pada penanganan COVID-19, Arnoldus Tiniap pada kesempatan terpisah menjelaskan Papua Barat saat ini dalam masa transisi menuju normal baru. Selama satu bulan ini gugus tugas akan bekerja maksimal dalam penanganan COVID-19.
Kajian epidemiologi pun dilakukan untuk mengetahui peta persebaran kasus COVID-19 di seluruh daerah secara riel. Gugus tugas juga akan melakukan kajian dari sisi ekonomi dan sosial.
"Dari kajian itu kita bisa mengetahui daerah mana serta aktivitas apa saja yang harus diprioritaskan dalam penerapan new normal," kata Arnold.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Ia menjelaskan, pandemi COVID-19 membawa dampak cukup besar terhadap sektor pariwisata. Setiap negara mengalami dampak sangat serius, termasuk Indonesia.
"PHR (pariwisata, hotel dan restoran) mengalami dampak paling besar dibanding sektor lain. Sektor ini menerima efek langsung seiring dengan pembatasan transportasi yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19," ucap Joko.
Menuju normal baru, lanjut Joko, relaksasi pada sektor pariwisata harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian pemerintah daerah harus tetap waspada agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19.
"Harus lebih hati-hati, karena ada resiko adanya gelombang kedua yakni lonjakan kasus COVID-19 saat penerapan new normal. Relaksasi bisa kita lakukan tapi harus pelan-pelan," ujarnya lagi.
Provinsi Papua Barat saat ini melakukan persiapan menuju penerapan normal baru. Gubernur Dominggus Mandacan telah memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 hingga 14 Juli 2020 untuk mematangkan persiapan penerpan normal baru.
Juru bicara Pemprov Papua Barat pada penanganan COVID-19, Arnoldus Tiniap pada kesempatan terpisah menjelaskan Papua Barat saat ini dalam masa transisi menuju normal baru. Selama satu bulan ini gugus tugas akan bekerja maksimal dalam penanganan COVID-19.
Kajian epidemiologi pun dilakukan untuk mengetahui peta persebaran kasus COVID-19 di seluruh daerah secara riel. Gugus tugas juga akan melakukan kajian dari sisi ekonomi dan sosial.
"Dari kajian itu kita bisa mengetahui daerah mana serta aktivitas apa saja yang harus diprioritaskan dalam penerapan new normal," kata Arnold.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020