Ditengah pandemi virus corona melanda hampir seluruh negara di dunia, pemerintah Provinsi Papua Barat terus berusaha meningkatkan ketahanan pangan melalui pembinaan masyarakat terutama yang berada di kampung-kampung.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Rudi J Kabes di Manokwari, Kamis, mengungkapkan selama ini 80 persen kebutuhan pangan di provinsi tersebut masih dipasok dari daerah lain seperti wilayah Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Indek ketahanan pangan atau IKP Papua Barat saat ini masih berada di angka 36,77 persen. Itu artinya, kita masih berada dalam status rawan. Itu dalam kondisi normal atau tidak saat terjadi bencana," ucap Kabes.
Di tengah bencana pandemi, menurut dia, angka IKP di daerah tersebut bisa saja meningkat, seiring penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah daerah juga terus berupaya untuk menekan ketergantungan Papua Barat dari daerah lain.
"Potensi atau sumber pangan itu kan ada di kampung-kampung, maka itu yang terus kita genjot. Dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang ada di kampung pemerintah provinsi dan kabupaten terus melakukan pemberdayaan, termasuk pemerintah pusat," kata dia.
Melalui dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat, mulai tahun ini Pemprov Papua Barat akan mencairkan anggaran sebesar Rp 225 juta per kampung.
Anggaran tersebut, kata Rudy, akan dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas petani terutama masyarakat asli Papua di kampung-kampung.
"Total ada 1.743 kampung di Papua Barat. Bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kita akan dorong masyarakat untuk mengoptimalkan budidaya tanaman pangan," katanya.
Selain dana Otsus, menurutnya ada sumber anggaran lain yang akan digunakan untuk membina kelompok tani, nelayan juga kelompok ternak. Setiap kelompok akan dibantu anggaran sebagai stimulan sebesar Rp.75 juta.
"Seluruhnya ada 16 kelompok yang tersebar di seluruh daerah Papua Barat. Setiap kelompok akan dibantu Rp 75 juta," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Rudi J Kabes di Manokwari, Kamis, mengungkapkan selama ini 80 persen kebutuhan pangan di provinsi tersebut masih dipasok dari daerah lain seperti wilayah Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Indek ketahanan pangan atau IKP Papua Barat saat ini masih berada di angka 36,77 persen. Itu artinya, kita masih berada dalam status rawan. Itu dalam kondisi normal atau tidak saat terjadi bencana," ucap Kabes.
Di tengah bencana pandemi, menurut dia, angka IKP di daerah tersebut bisa saja meningkat, seiring penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah daerah juga terus berupaya untuk menekan ketergantungan Papua Barat dari daerah lain.
"Potensi atau sumber pangan itu kan ada di kampung-kampung, maka itu yang terus kita genjot. Dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang ada di kampung pemerintah provinsi dan kabupaten terus melakukan pemberdayaan, termasuk pemerintah pusat," kata dia.
Melalui dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat, mulai tahun ini Pemprov Papua Barat akan mencairkan anggaran sebesar Rp 225 juta per kampung.
Anggaran tersebut, kata Rudy, akan dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas petani terutama masyarakat asli Papua di kampung-kampung.
"Total ada 1.743 kampung di Papua Barat. Bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kita akan dorong masyarakat untuk mengoptimalkan budidaya tanaman pangan," katanya.
Selain dana Otsus, menurutnya ada sumber anggaran lain yang akan digunakan untuk membina kelompok tani, nelayan juga kelompok ternak. Setiap kelompok akan dibantu anggaran sebagai stimulan sebesar Rp.75 juta.
"Seluruhnya ada 16 kelompok yang tersebar di seluruh daerah Papua Barat. Setiap kelompok akan dibantu Rp 75 juta," ucapnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020