Pemerintah Provinsi Papua Barat menyalurkan bantuan makanan kepada para mahasiswa serta santri di pondok pesantren yang masih bertahan di Manokwari dalam rangkaian penanganan dampak pandemi virus corona baru (COVID-19).
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Minggu (12/4), menjelaskan bantuan pangan itu hasil realokasi kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Papua Barat.
Bantuan, katanya, disalurkan untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa dan santri yang memilih bertahan di Manokwari akibat penyebaran virus corona.
"Total ada 66 lokasi, mahasiswa dari berbagai daerah se-Tanah Papua yang tinggal asrama dan indekos, termasuk Asrama Sekolah Tinggi Teologia Ericson Trit, pondok pesantren di dalam kota dan wilayah transmigrasi," ucap dia.
Dalam menghadapi penyebaran COVID-19, Pemprov Papua Barat mulai menghitung dampak ekonomi atas pandemi tersebut.
Pekan lalu, ia mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah untuk membahas percepatan realisasi anggaran penanganan COVID-19 dari pemerintah provinsi serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Papua Barat Malkias Warinusa pada kesempatan terpisah, menjelaskan pada rapat tersebut gubernur menginginkan pendataan seluruh perusahaan dari skala besar, sedang, dan kecil mulai dilakukan.
Selain itu, katanya, pendataan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh daerah yang mengalami dampak penyebaran pandemi.
Pemprov hendak melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh oleh kalangan perusahaan dan mengantisipasi dampak pandemi terhadap kegiatan produksi kalangan pelaku UMKM.
"Dalam rapat itu, kami sedang memperbanyak data sehingga ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sudah ada solusi yang bisa kita lakukan," ucapnya.
Terkait dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang akan dilakukan Pemprov Papua Barat, ia menyebut bahwa rencana itu sempat dibahas dalam rapat yang digelar di kantor gubernur di Manokwari itu.
"Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja sangat terasa. Untuk itu, selain berharap bantuan pusat, pemprov juga sedang menghitung kekuatan keuangan daerah," ujarnya.
Pertemuan juga membahas upaya pencegahan pandemi, sedangkan gubernur akan mengambil alih penyebarluasan informasi tentang COVID-19 di Papua Barat.
Gubernur setempat juga menekankan seluruh OPD segera menindaklanjuti upaya realokasi dan refokus anggaran untuk pencegahan serta penanganan COVID-19.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Minggu (12/4), menjelaskan bantuan pangan itu hasil realokasi kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Papua Barat.
Bantuan, katanya, disalurkan untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa dan santri yang memilih bertahan di Manokwari akibat penyebaran virus corona.
"Total ada 66 lokasi, mahasiswa dari berbagai daerah se-Tanah Papua yang tinggal asrama dan indekos, termasuk Asrama Sekolah Tinggi Teologia Ericson Trit, pondok pesantren di dalam kota dan wilayah transmigrasi," ucap dia.
Dalam menghadapi penyebaran COVID-19, Pemprov Papua Barat mulai menghitung dampak ekonomi atas pandemi tersebut.
Pekan lalu, ia mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah untuk membahas percepatan realisasi anggaran penanganan COVID-19 dari pemerintah provinsi serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Papua Barat Malkias Warinusa pada kesempatan terpisah, menjelaskan pada rapat tersebut gubernur menginginkan pendataan seluruh perusahaan dari skala besar, sedang, dan kecil mulai dilakukan.
Selain itu, katanya, pendataan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh daerah yang mengalami dampak penyebaran pandemi.
Pemprov hendak melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh oleh kalangan perusahaan dan mengantisipasi dampak pandemi terhadap kegiatan produksi kalangan pelaku UMKM.
"Dalam rapat itu, kami sedang memperbanyak data sehingga ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sudah ada solusi yang bisa kita lakukan," ucapnya.
Terkait dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang akan dilakukan Pemprov Papua Barat, ia menyebut bahwa rencana itu sempat dibahas dalam rapat yang digelar di kantor gubernur di Manokwari itu.
"Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja sangat terasa. Untuk itu, selain berharap bantuan pusat, pemprov juga sedang menghitung kekuatan keuangan daerah," ujarnya.
Pertemuan juga membahas upaya pencegahan pandemi, sedangkan gubernur akan mengambil alih penyebarluasan informasi tentang COVID-19 di Papua Barat.
Gubernur setempat juga menekankan seluruh OPD segera menindaklanjuti upaya realokasi dan refokus anggaran untuk pencegahan serta penanganan COVID-19.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020