Wasior, (Antaranews Papua Barat)-World Wide Fund Indonesia menyarankan pemetaan partisipatif menjadi instrumen dalam penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pertambahan emas yang akan di wilayah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Kegiatan penambangan emas di wilayah distrik Kuri Wamesa, Teluk Wondama, oleh PT. Abisha Bumi Persada (ABP) dinilai menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
Masyarakat adat menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan manakala kawasan-kawasan penting seperti sumber air, tempat berburu maupun dusun sagu yang merupakan makanan pokok warga setempat menjadi hilang karena terdampak kegiatan pertambangan.
Juga tempat-tempat khusus yang dikeramatkan warga secara turun temurun hanya tinggal kenangan andaikata semua kawasan itu digusur untuk penggalian emas.
PT. ABP berencana melakukan kegiatan penambangan emas selama 15 tahun pada kawasan seluas 23.324 hektar.
Aktivis lingkungan WWF Indonesia Fero Manohas berpandangan, pemetaan partisipatif di areal konsesi PT.ABP perlu dilakukan. Hal itu untuk mengetahui secara pasti kawasan mana yang sesuai kearifan lokal perlu dilindungi karena memiliki arti penting bagi masyarakat adat setempat.
"Jangan sampai setelah 15 tahun di tempat ini tidak ada lagi rusa, tidak ada lagi babi, di pesisir yang merupakan tempat mencari masyarakat juga sudah tidak ada lagi ikan. Jadi perlu dipikirkan kondisi setelah 15 tahun perusahaan ini ada,"kata Fero.
Fero mengusulkan agar pemetaan partisipatif dimasukan sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan AMDAL PT.ABP.
Kepala Distrik Kuri Wamesa George Ramar mendukung perlunya dilakukan pemetaan kawasan-kawasan khusus yang memiliki arti penting bagi masyarakat adat setempat.
"Pemetaan itu penting, dibuat koordinat yang jelas sehingga supaya tidak salah-salah. Misalnya ada dusun sagu tapi di bawahnya ada emas, silahkan, masyarakat mau digusur atau tidak," ujar Ramar.
Pihak PT.ABP sendiri pada Sosialisasi Amdal pekan lalu menyatakan tidak keberatan melakukan pemetaan terhadap kawasan-kawasan keramat yang perlu dilindungi.
"Kita bisa lakukan itu bersama masyarakat dan stakeholder lainnya. Wilayah yang ada sumber air, sagu dan lainnya akan kita petakan dan cari solusi jika terdampak, "kata salah seorang perwakilan PT. ABP. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kegiatan penambangan emas di wilayah distrik Kuri Wamesa, Teluk Wondama, oleh PT. Abisha Bumi Persada (ABP) dinilai menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
Masyarakat adat menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan manakala kawasan-kawasan penting seperti sumber air, tempat berburu maupun dusun sagu yang merupakan makanan pokok warga setempat menjadi hilang karena terdampak kegiatan pertambangan.
Juga tempat-tempat khusus yang dikeramatkan warga secara turun temurun hanya tinggal kenangan andaikata semua kawasan itu digusur untuk penggalian emas.
PT. ABP berencana melakukan kegiatan penambangan emas selama 15 tahun pada kawasan seluas 23.324 hektar.
Aktivis lingkungan WWF Indonesia Fero Manohas berpandangan, pemetaan partisipatif di areal konsesi PT.ABP perlu dilakukan. Hal itu untuk mengetahui secara pasti kawasan mana yang sesuai kearifan lokal perlu dilindungi karena memiliki arti penting bagi masyarakat adat setempat.
"Jangan sampai setelah 15 tahun di tempat ini tidak ada lagi rusa, tidak ada lagi babi, di pesisir yang merupakan tempat mencari masyarakat juga sudah tidak ada lagi ikan. Jadi perlu dipikirkan kondisi setelah 15 tahun perusahaan ini ada,"kata Fero.
Fero mengusulkan agar pemetaan partisipatif dimasukan sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan AMDAL PT.ABP.
Kepala Distrik Kuri Wamesa George Ramar mendukung perlunya dilakukan pemetaan kawasan-kawasan khusus yang memiliki arti penting bagi masyarakat adat setempat.
"Pemetaan itu penting, dibuat koordinat yang jelas sehingga supaya tidak salah-salah. Misalnya ada dusun sagu tapi di bawahnya ada emas, silahkan, masyarakat mau digusur atau tidak," ujar Ramar.
Pihak PT.ABP sendiri pada Sosialisasi Amdal pekan lalu menyatakan tidak keberatan melakukan pemetaan terhadap kawasan-kawasan keramat yang perlu dilindungi.
"Kita bisa lakukan itu bersama masyarakat dan stakeholder lainnya. Wilayah yang ada sumber air, sagu dan lainnya akan kita petakan dan cari solusi jika terdampak, "kata salah seorang perwakilan PT. ABP. (*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018