Bank Indonesia (BI) berniat untuk membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Manokwari yang telah berhasil mendirikan sekaligus mengelola pabrik tepung tapioka.
"Kami salut dengan semangat masyarakat, melalui BUMDes yang dibentuk secara swadaya bisa membangun sebuah pabrik dengan memanfaatkan dana desa. Saya sudah meninjau langsung bersama pak wakil bupati beberapa waktu lalu," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat, Donny H Heatubun di Manokwari, Selasa.
Pembangunan pabrik tepung tapioka ini direncanakan sejak BUMDes memperoleh dana desa tahun 2016. Dana desa yang diperoleh pada tahun 2016 dan 2017 ditabung. Setelah terkumpul dan mendapat tambahan dana desa pada 2018 pembangunan baru dimulai.
Pengembangan fasilitas serta peralatan kembali dilakukan setelah mendapat alokasi dana desa sebesar Rp90 juta serta bantuan dari Kementerian Desa sebesar Rp150 juta pada tahun 2019.
Menurut Donny, banyak aspek yang dapat dibantu Bank Indonesia untuk membenahi dari sisi produksi, pengemasan hingga penjualan. Selain itu, kontinuitas produksi juga menjadi aspek yang menjadi pertimbangan.
"Ke depan kami akan melakukan beberapa kunjungan lagi untuk berdiskusi secara intensif. Diantaranya akan mendalami tentang prospek usaha tersebut agar menjadi lumbung tepung tapioka di Papua Barat," ucapnya.
Ia mengemukakan, BI bersama Universitas Papua (Unipa) sudah pernah melakukan survei. Dari survei tersebut diketahui bahwa Manokwari dan Manokwari Selatan merupakan daerah yang menghasilkan singkong paling tinggi di Papua Barat.
Dari hasil survei tersebut, menurutnya potensi pengembangan pabrik tepung tapioka ini masih cukup besar. Pihaknya berharap, hal ini dapat mendukung kontinuitas operasional pabrik.
Berikutnya, aspek penting lain yang perlu diperhatikan yakni masalah perizinan. Produk tepung yang diproduksi BUMDes tersebut harus memenuhi standar dan ketentuan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga memperokeh sertikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kita harus melihat jauh ke depan bahwa produk ini harus bisa dijual secara umum, belum lagi kalau kita ingin membangun kerjasama perdagangan antar daerah. Aspek perizinan ini sangat penting dan besar manfaatnya," ujarnya.
Donny juga berharap, produk yang dihasilkan dari usaha desa ini bisa kompetitif dari sisi harga. Dengan demikian tepung tapioka dari Manokwari bisa bersaing dengan produk yang sama di daerah lain.
"Kalau tidak, maka kita akan kesulitan untuk menembus pasar yang lebih luas. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan nantinya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
"Kami salut dengan semangat masyarakat, melalui BUMDes yang dibentuk secara swadaya bisa membangun sebuah pabrik dengan memanfaatkan dana desa. Saya sudah meninjau langsung bersama pak wakil bupati beberapa waktu lalu," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat, Donny H Heatubun di Manokwari, Selasa.
Pembangunan pabrik tepung tapioka ini direncanakan sejak BUMDes memperoleh dana desa tahun 2016. Dana desa yang diperoleh pada tahun 2016 dan 2017 ditabung. Setelah terkumpul dan mendapat tambahan dana desa pada 2018 pembangunan baru dimulai.
Pengembangan fasilitas serta peralatan kembali dilakukan setelah mendapat alokasi dana desa sebesar Rp90 juta serta bantuan dari Kementerian Desa sebesar Rp150 juta pada tahun 2019.
Menurut Donny, banyak aspek yang dapat dibantu Bank Indonesia untuk membenahi dari sisi produksi, pengemasan hingga penjualan. Selain itu, kontinuitas produksi juga menjadi aspek yang menjadi pertimbangan.
"Ke depan kami akan melakukan beberapa kunjungan lagi untuk berdiskusi secara intensif. Diantaranya akan mendalami tentang prospek usaha tersebut agar menjadi lumbung tepung tapioka di Papua Barat," ucapnya.
Ia mengemukakan, BI bersama Universitas Papua (Unipa) sudah pernah melakukan survei. Dari survei tersebut diketahui bahwa Manokwari dan Manokwari Selatan merupakan daerah yang menghasilkan singkong paling tinggi di Papua Barat.
Dari hasil survei tersebut, menurutnya potensi pengembangan pabrik tepung tapioka ini masih cukup besar. Pihaknya berharap, hal ini dapat mendukung kontinuitas operasional pabrik.
Berikutnya, aspek penting lain yang perlu diperhatikan yakni masalah perizinan. Produk tepung yang diproduksi BUMDes tersebut harus memenuhi standar dan ketentuan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga memperokeh sertikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kita harus melihat jauh ke depan bahwa produk ini harus bisa dijual secara umum, belum lagi kalau kita ingin membangun kerjasama perdagangan antar daerah. Aspek perizinan ini sangat penting dan besar manfaatnya," ujarnya.
Donny juga berharap, produk yang dihasilkan dari usaha desa ini bisa kompetitif dari sisi harga. Dengan demikian tepung tapioka dari Manokwari bisa bersaing dengan produk yang sama di daerah lain.
"Kalau tidak, maka kita akan kesulitan untuk menembus pasar yang lebih luas. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan nantinya," katanya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020