Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menginventarisasi kembali lahan-lahan yang dibuka dalam program cetak sawah di daerah tersebut selama beberapa tahun lalu.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat, Jacob Fonataba di Manokwari, Senin menjelaskan pendataan ini dilakukan untuk mengetahui luas lahan yang dibuka pada program tersebut.
"Kami akan mendata kembali untuk mengenali lahan. Apakah lahan yang sudah dibuka itu semua aktif atau nonaktif, apakah aktif tapi hanya sebagian atau aktif semua tapi lahannya belum jadi media tanam yang bagus," kata dia.
Jacob mengutarakan, lahan yang dibuka melalui program cetak sawah selama tahun 2016, 2017 dan 2018 di Papua Barat sudah masuk dalam peta luas baku lahan nasional. Menteri Pertanian, Yasin Limpo menginginkan sawah yang sudah dibuka tersebut dioptimalkan.
Secara keseluruhan, lanjut Jacob, luas sawah di Papua Barat saat ini kurang lebih 10 ribu hektare. Baru 50 persen yang aktif berproduksi dengan hasil panen antara 3 hingga 5 ton per hektare pada setiap panen.
"Belum seluruhnya digarap, mungkin di dalamnya lahan hasil dari program cetak sawah," sebut Jacob lagi.
Menurut dia, pengembangan pertanian padi di Papua Barat terkendala pada sumber daya manusia (SDM) terutama petani dan penyuluh. Jumlah petani di daerah itu masih terbatas dan tidak sedikit petani pemula yang masih membutuhkan pembinaan.
Ia mengungkapkan, tahun ini Menteri Pertanian menerapkan pola Kostrat Tani yakni Komando Strategis Pertanian. Pada pola peran penyuluh akan digenjot untuk mengawal pertanian padi di setiap daerah.
"Penyuluh di tingkat kabupaten, distrik dan kampung jadi tonggak dalam pola ini. Mereka akan menjadi kopasusnya pertanian," ujarnya.
Di Papua Barat, ungkapnya, jumlah penyuluh masih cukup minim dan rata-rata sudah berusia di atas 5 tahun. Saat ini belum ada pengangkatan sehingga penambahan belum bisa dilakukan.
"Seharusnya satu orang mengawal paling tidak satu desa atau kampung. Sedangkan di sini satu penyuluh harus mengawasi beberapa kampung. Ini salah satu kendala juga, karena pembinaan tidak bisa maksimal," sebut Jacob lagi.
Menyiasati persoalan itu, ujar Fonataba, optimalisasi penyuluh difokuskan pada daerah sentra padi. Untuk daerah lain pengawalan tetap dilakukan namun tidak intensif.
"Di daerah-daerah seperti Prafi dan Masni di Manokwari itu pemantauan dan pembinaan kita lakukan intensif. Begitu pula di Oransbari Manokwari Selatan juga di Kabupaten Sorong," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat, Jacob Fonataba di Manokwari, Senin menjelaskan pendataan ini dilakukan untuk mengetahui luas lahan yang dibuka pada program tersebut.
"Kami akan mendata kembali untuk mengenali lahan. Apakah lahan yang sudah dibuka itu semua aktif atau nonaktif, apakah aktif tapi hanya sebagian atau aktif semua tapi lahannya belum jadi media tanam yang bagus," kata dia.
Jacob mengutarakan, lahan yang dibuka melalui program cetak sawah selama tahun 2016, 2017 dan 2018 di Papua Barat sudah masuk dalam peta luas baku lahan nasional. Menteri Pertanian, Yasin Limpo menginginkan sawah yang sudah dibuka tersebut dioptimalkan.
Secara keseluruhan, lanjut Jacob, luas sawah di Papua Barat saat ini kurang lebih 10 ribu hektare. Baru 50 persen yang aktif berproduksi dengan hasil panen antara 3 hingga 5 ton per hektare pada setiap panen.
"Belum seluruhnya digarap, mungkin di dalamnya lahan hasil dari program cetak sawah," sebut Jacob lagi.
Menurut dia, pengembangan pertanian padi di Papua Barat terkendala pada sumber daya manusia (SDM) terutama petani dan penyuluh. Jumlah petani di daerah itu masih terbatas dan tidak sedikit petani pemula yang masih membutuhkan pembinaan.
Ia mengungkapkan, tahun ini Menteri Pertanian menerapkan pola Kostrat Tani yakni Komando Strategis Pertanian. Pada pola peran penyuluh akan digenjot untuk mengawal pertanian padi di setiap daerah.
"Penyuluh di tingkat kabupaten, distrik dan kampung jadi tonggak dalam pola ini. Mereka akan menjadi kopasusnya pertanian," ujarnya.
Di Papua Barat, ungkapnya, jumlah penyuluh masih cukup minim dan rata-rata sudah berusia di atas 5 tahun. Saat ini belum ada pengangkatan sehingga penambahan belum bisa dilakukan.
"Seharusnya satu orang mengawal paling tidak satu desa atau kampung. Sedangkan di sini satu penyuluh harus mengawasi beberapa kampung. Ini salah satu kendala juga, karena pembinaan tidak bisa maksimal," sebut Jacob lagi.
Menyiasati persoalan itu, ujar Fonataba, optimalisasi penyuluh difokuskan pada daerah sentra padi. Untuk daerah lain pengawalan tetap dilakukan namun tidak intensif.
"Di daerah-daerah seperti Prafi dan Masni di Manokwari itu pemantauan dan pembinaan kita lakukan intensif. Begitu pula di Oransbari Manokwari Selatan juga di Kabupaten Sorong," pungkasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020