Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat meluncurkan tiga aplikasi yang terintegrasi dengan tujuh kabupaten se-Papua Barat, guna mewujudkan pengelolaan hibah bantuan sosial kemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kepala Biro Kesra Papua Barat Dirsia Natalia Atururi di Manokwari, Selasa, mengatakan aplikasi yang dimaksud yaitu SIPH (Sistem Informasi Pengelolaan Hibah), e-SAPA (Elektronik Sarana Prasarana Keagamaan), dan SIPENDOA (Sistem Informasi Data Organisasi Agama).
"Tiga aplikasi ini masuk dalam website rumah data supaya memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait hibah," ujar Dirsia.
Menurut dia, penerapan sistem informasi berbasis digital memudahkan pemerintah daerah memantau penyaluran bantuan hibah di tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana dan Fakfak.
Misalnya, permohonan bantuan hibah pembangunan sarana prasarana untuk rumah ibadah dari lembaga keagamaan melalui aplikasi harus dilengkapi dengan dokumen seperti foto atau lainnya yang kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan.
"Lewat aplikasi juga bisa mencegah penerimaan bantuan ganda, sekaligus meminimalisasi praktik korupsi," jelas Dirsia.
Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa mengatakan, layanan pemerintah sudah semestinya bertransformasi dari konvensional menjadi digital sehingga mengubah paradigma birokrasi yang kaku dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi.
Kehadiran tiga aplikasi dalam satu website yang diinisiasi oleh Biro Kesra Papua Barat berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan berbasis teknologi khususnya layanan bantuan sosial kemasyarakatan.
"Proposal permohonan bantuan itu biasanya masuk banyak sekali yang akhirnya menumpuk. Kalau ada aplikasi, semakin memudahkan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat," kata Melkias.
Melkias juga berharap Biro Kesra Papua Barat meningkatkan sumber daya pengelola website agar dapat berfungsi dengan maksimal dan berkelanjutan demi mewujudkan penyelenggaraan hibah sosial kemasyarakatan yang efektif.
Hal tersebut relevan dengan upaya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se-Papua Barat membangun sistem satu data yang akurat guna menunjang pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
"Sekarang mau tidak mau semuanya harus mulai terapkan layanan digital," ujar Melkias.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024