Papua Barat selaraskan RPJMD dengan Astacita Presiden

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama tujuh pemerintah kabupaten melakukan penyelarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029 dengan Program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Tujuh pemerintah kabupaten (pemkab) yang dimaksud, yakni Pemkab Manokwari, Pemkab Manokwari Selatan, Pemkab Pegunungan Arfak, Pemkab Teluk Bintuni, Pemkab Teluk Wondama, Pemkab Kaimana, dan Pemkab Fakfak.

Penyelarasan sekaligus konsultasi publik dokumen RPJMD 2025-2029 dilakukan melalui rapat kerja kepala daerah se-Papua Barat yang diselenggarakan di Gedung PKK Papua Barat, Manokwari, Selasa hingga Rabu (22-23 April 2025).

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan rapat kerja kepala daerah merupakan momentum penting untuk meningkatkan sinergisitas dalam mewujudkan program pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat.

"Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi maka koordinasi antara provinsi dan kabupaten menjadi sangat penting," kata Dominggus.

Menurut dia, pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa seluruh penyusunan program pembangunan pada tingkat kabupaten di Papua Barat selama lima tahun ke depan, harus sejalan dengan arah kebijakan provinsi maupun nasional.

Pemerintah daerah juga diharapkan untuk tetap memperhatikan nilai adat maupun budaya sebagai bagian penting dalam kebijakan penyusunan program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Dua hari ini kita sama-sama membahas dan menyesuaikan rencana pembangunan daerah," ujar Dominggus.

Gubernur menekankan beberapa poin yang menjadi atensi pembahasan dalam rapat, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur karena menjadi faktor utama merealisasikan perbaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, program pemberdayaan ekonomi harus melibatkan peran serta masyarakat lokal sebagai wujud keberpihakan, dan komitmen seluruh pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua sektor.

"Tantangan pembangunan di Papua Barat tidak ringan, tapi dengan kerja sama dan komitmen yang kuat maka kita semua bisa menghadapi tantangan itu," ujar Dominggus.

Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere menjelaskan penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan maksimal apabila seluruh pemerintah daerah memiliki kesamaan persepsi dalam menyusun perencanaan pembangunan.

RPJMD mengakomodasi visi dan misi gubernur-wakil gubernur ataupun bupati-wakil bupati yang sudah semestinya dilakukan konsultasi publik secara berjenjang, sehingga pelaksanaan pembangunan mampu menjawab permasalahan daerah.