Bupati Manokwari, Papua Barat Hermus Indou meminta Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo menuntaskan pembahasan APBD Perubahan 2024 bersama kalangan DPRD setempat.
"Bapak Edi Budoyo menjadi Plt Bupati Manokwari selama saya cuti mengikuti kampanye pilkada selama dua bulan. Sebagai Plt Bupati ada beberapa tugas penting yang harus diemban yaitu segera menuntaskan APBD-Perubahan," kata Hermus di Manokwari, Selasa.
Pada Senin (23/9), Hermus menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat soal pengangkatan Edi Budoyo sebagai Plt Bupati Manokwari.
APBD-Perubahan 2024, katanya, harus memprioritaskan program-program dan kegiatan pembangunan yang sudah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Manokwari.
"Tidak ada kegiatan baru di APBD Perubahan, tapi bagaimana memaksimalkan kegiatan prioritas seperti gaji ASN, operasional kantor dan gaji honorer dan PPPK. Kegiatan yang tidak prioritas dipangkas saja," katanya.
Hermus juga mengklarifikasi beberapa kegiatan yang gagal bayar pada 2023 sehingga menjadi beban pada APBD 2024.
Menurut dia, belum adanya realisasi pembayaran beberapa kegiatan lantaran tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manokwari tahun 2023.
Pada 2023 Pemkab Manokwari menargetkan PAD sebesar Rp120 miliar, namun hanya terealisasi sebesar Rp90 miliar atau mengalami defisit Rp30 miliar.
Selain itu, sejak 2023 Pemkab Manokwari harus menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk pembiayaan pendidikan jenjang SMA-SMK yang sebelumnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemprov Papua Barat.
Pengalihan urusan mengelola pendidikan jenjang SMA-SMK ke tingkat kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua merupakan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua.
Pembiayaan pendidikan SMA-SMK seperti gaji guru yang tadinya menjadi tanggung jawab Pemprov Papua Barat dialihkan ke kabupaten.
Padahal setiap tahun membutuhkan anggaran sekitar Rp58 miliar untuk pembiayaan SMA-SMK.
"Meski menggunakan DAU (Dana Alokasi Umum), namun karena masa transisi maka Pemkab Manokwari dengan berbagai keterbatasan APBD harus bertanggung jawab membiayai para guru-guru. Kalau guru sampai mogok, maka yang menjadi korban adalah anak-anak kita," beber Hermus.
Adapun APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2024 yang ditetapkan DPRD setempat pada November 2023 terdiri atas pendapatan sebesar Rp1,476 triliun dan belanja sebesar Rp1,434 triliun.
Komponen pendapatan terdiri atas PAD ditargetkan sebesar Rp114,093 miliar, dana transfer ditargetkan Rp1,354 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp7,603 miliar.
Komponen belanja daerah meliputi belanja operasi ditargetkan sebesar Rp1,060 triliun, belanja modal ditargetkan sebesar Rp161,542 miliar, belanja tidak terduga ditargetkan sebesar Rp2 miliar, belanja transfer ditargetkan sebesar Rp210,571 miliar dan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp41,690 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Bapak Edi Budoyo menjadi Plt Bupati Manokwari selama saya cuti mengikuti kampanye pilkada selama dua bulan. Sebagai Plt Bupati ada beberapa tugas penting yang harus diemban yaitu segera menuntaskan APBD-Perubahan," kata Hermus di Manokwari, Selasa.
Pada Senin (23/9), Hermus menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat soal pengangkatan Edi Budoyo sebagai Plt Bupati Manokwari.
APBD-Perubahan 2024, katanya, harus memprioritaskan program-program dan kegiatan pembangunan yang sudah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Manokwari.
"Tidak ada kegiatan baru di APBD Perubahan, tapi bagaimana memaksimalkan kegiatan prioritas seperti gaji ASN, operasional kantor dan gaji honorer dan PPPK. Kegiatan yang tidak prioritas dipangkas saja," katanya.
Hermus juga mengklarifikasi beberapa kegiatan yang gagal bayar pada 2023 sehingga menjadi beban pada APBD 2024.
Menurut dia, belum adanya realisasi pembayaran beberapa kegiatan lantaran tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Manokwari tahun 2023.
Pada 2023 Pemkab Manokwari menargetkan PAD sebesar Rp120 miliar, namun hanya terealisasi sebesar Rp90 miliar atau mengalami defisit Rp30 miliar.
Selain itu, sejak 2023 Pemkab Manokwari harus menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk pembiayaan pendidikan jenjang SMA-SMK yang sebelumnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemprov Papua Barat.
Pengalihan urusan mengelola pendidikan jenjang SMA-SMK ke tingkat kabupaten/kota di seluruh Tanah Papua merupakan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua.
Pembiayaan pendidikan SMA-SMK seperti gaji guru yang tadinya menjadi tanggung jawab Pemprov Papua Barat dialihkan ke kabupaten.
Padahal setiap tahun membutuhkan anggaran sekitar Rp58 miliar untuk pembiayaan SMA-SMK.
"Meski menggunakan DAU (Dana Alokasi Umum), namun karena masa transisi maka Pemkab Manokwari dengan berbagai keterbatasan APBD harus bertanggung jawab membiayai para guru-guru. Kalau guru sampai mogok, maka yang menjadi korban adalah anak-anak kita," beber Hermus.
Adapun APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2024 yang ditetapkan DPRD setempat pada November 2023 terdiri atas pendapatan sebesar Rp1,476 triliun dan belanja sebesar Rp1,434 triliun.
Komponen pendapatan terdiri atas PAD ditargetkan sebesar Rp114,093 miliar, dana transfer ditargetkan Rp1,354 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp7,603 miliar.
Komponen belanja daerah meliputi belanja operasi ditargetkan sebesar Rp1,060 triliun, belanja modal ditargetkan sebesar Rp161,542 miliar, belanja tidak terduga ditargetkan sebesar Rp2 miliar, belanja transfer ditargetkan sebesar Rp210,571 miliar dan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp41,690 miliar.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024