Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari, Papua Barat membahas tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan pemerintah daerah dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di daerah tersebut.
Ketua KPU Manokwari Christine R Rumkabu di Manokwari, Sabtu, mengatakan sebagai penyelenggara KPU perlu menjelaskan sejauh mana seluruh tahapan Pilkada pada pemerintah maupun TNI-Polri.
"Pertemuan ini membahas teknis agar pemerintah dan forkopimda mengetahui mekanisme saat pencalonan ini persiapan kami sejauh mana, apa saja yang kami laksanakan saat tahapan pencalonan," katanya.
Ia mengatakan, pertemuan dihadiri pimpinan perwakilan Kodim 1801/Manokwari, Polresta Manokwari, BIN Daerah Papua Barat, Bawaslu Manokwari serta OPD di lingkup Pemkab Manokwari antar lain Disdukcapil, Badan Kesbangpol, Bagian Tata Pemerintahan.
Dengan memaparkan perkembangan tahapan, diharapkan semua pihak bisa mengetahui dan bisa merespon sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Dengan begitu tujuan akhirnya adalah semua proses tahapan Pilkada 2024 bisa berjalan aman dan lancar sampai selesai karena kesuksesan Pilkada tidak hanya bergantung penyelenggara, namun juga pihak lain seperti pemerintah maupun aparat TNI-Polri.
"Pertemuan hari ini lebih kepada koordinasi bahwa tahapan pencalonan kurang berapa hari lagi, sehingga apa langkah yang KPU ambil yang semua pihak harus tahu. Kemudian masing-masing bisa bergerak sesuai tupoksi," ujarnya.
KPU Manokwari pada prinsipnya siap membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan jadwal dan tahapan yaitu 27-29 Agustus 2024.
Terkait dengan pasca putusan MK, KPU Manokwari tetap menunggu petunjuk dan arahan dari KPU Provinsi hingga KPU RI.
"Dinamika di pusat seperti apa, tetap kami mengikuti. Kalau ada petunjuk harus mundur waktu pendaftaran atau apapun petunjuk lainnya, kita tetap siap. Tapi selama belum ada petunjuk kita tetap mengacu pada jadwal dan tahapan saat ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Ketua KPU Manokwari Christine R Rumkabu di Manokwari, Sabtu, mengatakan sebagai penyelenggara KPU perlu menjelaskan sejauh mana seluruh tahapan Pilkada pada pemerintah maupun TNI-Polri.
"Pertemuan ini membahas teknis agar pemerintah dan forkopimda mengetahui mekanisme saat pencalonan ini persiapan kami sejauh mana, apa saja yang kami laksanakan saat tahapan pencalonan," katanya.
Ia mengatakan, pertemuan dihadiri pimpinan perwakilan Kodim 1801/Manokwari, Polresta Manokwari, BIN Daerah Papua Barat, Bawaslu Manokwari serta OPD di lingkup Pemkab Manokwari antar lain Disdukcapil, Badan Kesbangpol, Bagian Tata Pemerintahan.
Dengan memaparkan perkembangan tahapan, diharapkan semua pihak bisa mengetahui dan bisa merespon sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Dengan begitu tujuan akhirnya adalah semua proses tahapan Pilkada 2024 bisa berjalan aman dan lancar sampai selesai karena kesuksesan Pilkada tidak hanya bergantung penyelenggara, namun juga pihak lain seperti pemerintah maupun aparat TNI-Polri.
"Pertemuan hari ini lebih kepada koordinasi bahwa tahapan pencalonan kurang berapa hari lagi, sehingga apa langkah yang KPU ambil yang semua pihak harus tahu. Kemudian masing-masing bisa bergerak sesuai tupoksi," ujarnya.
KPU Manokwari pada prinsipnya siap membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan jadwal dan tahapan yaitu 27-29 Agustus 2024.
Terkait dengan pasca putusan MK, KPU Manokwari tetap menunggu petunjuk dan arahan dari KPU Provinsi hingga KPU RI.
"Dinamika di pusat seperti apa, tetap kami mengikuti. Kalau ada petunjuk harus mundur waktu pendaftaran atau apapun petunjuk lainnya, kita tetap siap. Tapi selama belum ada petunjuk kita tetap mengacu pada jadwal dan tahapan saat ini," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024