Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Jakob Fonataba minta seluruh dinas kesehatan (dinkes) kabupaten di wilayahnya membuat program prioritas bidang kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.
"Tidak harus Dinkes Kabupaten Kaimana memiliki program sama dengan Dinkes Kabupaten Wondama. Program kerja harus direncanakan sesuai dengan kondisi spesifik wilayah masing-masing," katanya di Manokwari, Minggu.
Ia mengatakan, agar terjadi keberagaman program kerja tetapi tetap terjadi sinergisitas, maka Pemprov Papua Barat telah menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) di Kabupaten Teluk Wondama, pada Kamis 25 Juli 2024.
Raker Kesda diselenggarakan agar masing-masing kabupaten mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan sesuai dengan kemampuan fiskal Pemprov Papua Barat.
Dari total APBD Papua Barat tahun 2024 sebesar Rp5,75 triliun, hanya 11,2 persen atau Rp644 miliar yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk membiayai seluruh program.
Program bidang kesehatan tahun 2025 yang disusun pada Raker Kesda harus bisa menghasilkan program yang matang dan akurat dengan mengakomodir usulan dari bawah menyesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.
"Kondisi fiskal di Pemprov Papua Barat masih lemah. Dengan anggaran terbatas itu saya berharap dinkes bisa menyusun program yang strategis dan prioritas," katanya.
Sekda Teluk Wondama Aser Waroi menambahkan berbagai isu bidang kesehatan di Papua Barat yang mendesak untuk menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
Antara lain penyakit menular dan tidak menular, kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan stunting, akses layanan kesehatan juga kesehatan lingkungan serta penguatan sistem kesehatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Tidak harus Dinkes Kabupaten Kaimana memiliki program sama dengan Dinkes Kabupaten Wondama. Program kerja harus direncanakan sesuai dengan kondisi spesifik wilayah masing-masing," katanya di Manokwari, Minggu.
Ia mengatakan, agar terjadi keberagaman program kerja tetapi tetap terjadi sinergisitas, maka Pemprov Papua Barat telah menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) di Kabupaten Teluk Wondama, pada Kamis 25 Juli 2024.
Raker Kesda diselenggarakan agar masing-masing kabupaten mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan sesuai dengan kemampuan fiskal Pemprov Papua Barat.
Dari total APBD Papua Barat tahun 2024 sebesar Rp5,75 triliun, hanya 11,2 persen atau Rp644 miliar yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk membiayai seluruh program.
Program bidang kesehatan tahun 2025 yang disusun pada Raker Kesda harus bisa menghasilkan program yang matang dan akurat dengan mengakomodir usulan dari bawah menyesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.
"Kondisi fiskal di Pemprov Papua Barat masih lemah. Dengan anggaran terbatas itu saya berharap dinkes bisa menyusun program yang strategis dan prioritas," katanya.
Sekda Teluk Wondama Aser Waroi menambahkan berbagai isu bidang kesehatan di Papua Barat yang mendesak untuk menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
Antara lain penyakit menular dan tidak menular, kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan stunting, akses layanan kesehatan juga kesehatan lingkungan serta penguatan sistem kesehatan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024