Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Yacob Fonataba mengatakan, ada tujuh program prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi tersebut.
Program prioritas dimaksud sudah terakomodasi melalui dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2029, dan rencana strategis (renstra) 2023-2026.
"Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan sudah menyusun program prioritas," kata Yacob Fonataba saat rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Papua Barat di Manokwari, Senin.
Program prioritas pertama, kata dia, pengalokasian beasiswa pendidikan afirmasi bagi anak asli Papua. Kedua, peningkatan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan belajar mengajar.
Ketiga, penilaian mutu pendidikan seluruh sekolah melalui pelaksanaan asesmen nasional. Keempat, mendorong penerapan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan.
"Beasiswa afirmasi pendidikan di luar maupun di dalam negeri itu ada dua yaitu afirmasi pendidikan tinggi, dan afirmasi pendidikan menengah," ucap Yacob.
Dia melanjutkan, program prioritas kelima yaitu peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, musyawarah kerja kepala sekolah, pengawas sekolah, dan lingkungan sekolah.
Keenam, peningkatan kesejahteraan guru dan guru honorer terutama guru yang mengemban tugas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ketujuh, peningkatan program pendidikan afirmasi bagi generasi asli Papua.
"Rakornis ini harus menghasilkan kesepahaman seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan supaya program prioritas bisa terlaksana dengan baik," ucap Yacob.
Menurut dia pemerintah daerah terus berupaya mengatasi ketimpangan kualitas dan mutu layanan pendidikan yang masih terjadi antara kawasan perkotaan dengan pedesaan di Papua Barat.
Oleh sebabnya, perlu adanya sinergitas dan kolaborasi semua pemangku kepentingan di Papua Barat termasuk organisasi masyarakat yang fokus terhadap perbaikan sektor pendidikan.
"Walaupun akses pendidikan terus mengalami peningkatan tapi ketimpangan masih terpampang nyata. Ini perlu kerja bersama-sama semua pihak," kata Yacob.
Sebagai informasi, rakornis itu menghadirkan kepala dinas pendidikan kabupaten se-Papua Barat, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Papua Barat, PGRI Papua Barat, dan Ketua MKKS se-Papua Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Program prioritas dimaksud sudah terakomodasi melalui dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2029, dan rencana strategis (renstra) 2023-2026.
"Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan sudah menyusun program prioritas," kata Yacob Fonataba saat rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Papua Barat di Manokwari, Senin.
Program prioritas pertama, kata dia, pengalokasian beasiswa pendidikan afirmasi bagi anak asli Papua. Kedua, peningkatan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan belajar mengajar.
Ketiga, penilaian mutu pendidikan seluruh sekolah melalui pelaksanaan asesmen nasional. Keempat, mendorong penerapan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan.
"Beasiswa afirmasi pendidikan di luar maupun di dalam negeri itu ada dua yaitu afirmasi pendidikan tinggi, dan afirmasi pendidikan menengah," ucap Yacob.
Dia melanjutkan, program prioritas kelima yaitu peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, musyawarah kerja kepala sekolah, pengawas sekolah, dan lingkungan sekolah.
Keenam, peningkatan kesejahteraan guru dan guru honorer terutama guru yang mengemban tugas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ketujuh, peningkatan program pendidikan afirmasi bagi generasi asli Papua.
"Rakornis ini harus menghasilkan kesepahaman seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan supaya program prioritas bisa terlaksana dengan baik," ucap Yacob.
Menurut dia pemerintah daerah terus berupaya mengatasi ketimpangan kualitas dan mutu layanan pendidikan yang masih terjadi antara kawasan perkotaan dengan pedesaan di Papua Barat.
Oleh sebabnya, perlu adanya sinergitas dan kolaborasi semua pemangku kepentingan di Papua Barat termasuk organisasi masyarakat yang fokus terhadap perbaikan sektor pendidikan.
"Walaupun akses pendidikan terus mengalami peningkatan tapi ketimpangan masih terpampang nyata. Ini perlu kerja bersama-sama semua pihak," kata Yacob.
Sebagai informasi, rakornis itu menghadirkan kepala dinas pendidikan kabupaten se-Papua Barat, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Papua Barat, PGRI Papua Barat, dan Ketua MKKS se-Papua Barat.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024