Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya mencairkan penyaluran dana desa tahap pertama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp97 miliar untuk 120 kampung yang tersebar di wilayah itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Sorsel Yohan Bodori menjelaskan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN dibagikan kepada 120 kampung.
"Anggaran tersebut akan dibayarkan langsung oleh unit Bank rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teminabuan," katanya.
Ia menekankan para kepala kampung dan bendahara sebelum melakukan pencarian ke bank, harus melengkapi dokumen yang telah diminta pihak bank dan dinas.
"Anggaran tahap pertama untuk setiap kampung berkisar Rp300 hingga Rp400 juta," kata Yohan.
Tahap pertama Pemkab mencairkan 40 persen, dan Rp42 miliar lebih diperuntukkan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)), bantuan ketahanan pangan dan stunting.
"Sementara senilai Rp22 miliar lebih untuk pembangunan secara reguler," katanya.
Ia berharap para kepala kampung bisa menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat sehingga bisa memahami peruntukan dana tahap pertama 40 persen tersebut.
"Sebab program fisik yang direncanakan pasti dilaksanakan tetapi menggunakan anggaran tahap kedua," ungkap dia.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Dance Nauw mengapresiasi kinerja DPMK karena bisa melakukan proses pencairan dana desa yang bersumber dari APBN.
"Anggaran tersebut harus diperuntukkan tepat sasaran sesuai ketentuan yang ada seperti penanganan stunting dan pembayaran BLT," kata Dance.
Ia berharap melalui BLT ini juga dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Sorsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Sorsel Yohan Bodori menjelaskan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN dibagikan kepada 120 kampung.
"Anggaran tersebut akan dibayarkan langsung oleh unit Bank rakyat Indonesia (BRI) Cabang Teminabuan," katanya.
Ia menekankan para kepala kampung dan bendahara sebelum melakukan pencarian ke bank, harus melengkapi dokumen yang telah diminta pihak bank dan dinas.
"Anggaran tahap pertama untuk setiap kampung berkisar Rp300 hingga Rp400 juta," kata Yohan.
Tahap pertama Pemkab mencairkan 40 persen, dan Rp42 miliar lebih diperuntukkan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)), bantuan ketahanan pangan dan stunting.
"Sementara senilai Rp22 miliar lebih untuk pembangunan secara reguler," katanya.
Ia berharap para kepala kampung bisa menyampaikan dan menjelaskan kepada masyarakat sehingga bisa memahami peruntukan dana tahap pertama 40 persen tersebut.
"Sebab program fisik yang direncanakan pasti dilaksanakan tetapi menggunakan anggaran tahap kedua," ungkap dia.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Dance Nauw mengapresiasi kinerja DPMK karena bisa melakukan proses pencairan dana desa yang bersumber dari APBN.
"Anggaran tersebut harus diperuntukkan tepat sasaran sesuai ketentuan yang ada seperti penanganan stunting dan pembayaran BLT," kata Dance.
Ia berharap melalui BLT ini juga dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Sorsel.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024