Wasior (Antara)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat meminta pemerintah daerah segera menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara baru yang berlokasi di Mawoy, Distrik Wasior.
Wakil Ketua I DPRD Teluk Wondama H Arwin di Wasior, Rabu, mengatakan, kepastian lahan dipandang menjadi hal mendesak yang perlu dituntaskan agar pembangunan bandara baru bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan, terutama terkait ganti rugi hak ulayat.
"Ini menjadi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati tahun 2016. Kami pun bacakan rekomendasi ini pasa rapat paripurna di gedung paripurna DPRD di Isiei belum lama ini," kata Arwin.
Dia menyebutkan, pembangunan bandara baru di Wasior merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo pada meresmikan pelabuhan Wasior Mei 2016. Pemerintah pusat akan menangguh sepenuhnya pembangunan fisik bandara.
"Pemeruntah daerah berkewajiban menyiapkan lahan. Peluang terbuka lebar, kita di daerah juga harus bergetak cepat menyambut nawacita bapak presiden," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Bernadus Setiawan pada wawancara secara terpisah, menyebutkan, lahan yang disiapkan untuk Bandara baru berukuran 4.000 x700 meter. Pihaknya telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan pemilik tanah, namun belum juga ada kata sepakat.
Jika semuanya lancar, Bernard menargetkan, groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan bandata dapat dilaksanakan pada tahun 2018.(***)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Wakil Ketua I DPRD Teluk Wondama H Arwin di Wasior, Rabu, mengatakan, kepastian lahan dipandang menjadi hal mendesak yang perlu dituntaskan agar pembangunan bandara baru bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan, terutama terkait ganti rugi hak ulayat.
"Ini menjadi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati tahun 2016. Kami pun bacakan rekomendasi ini pasa rapat paripurna di gedung paripurna DPRD di Isiei belum lama ini," kata Arwin.
Dia menyebutkan, pembangunan bandara baru di Wasior merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo pada meresmikan pelabuhan Wasior Mei 2016. Pemerintah pusat akan menangguh sepenuhnya pembangunan fisik bandara.
"Pemeruntah daerah berkewajiban menyiapkan lahan. Peluang terbuka lebar, kita di daerah juga harus bergetak cepat menyambut nawacita bapak presiden," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Bernadus Setiawan pada wawancara secara terpisah, menyebutkan, lahan yang disiapkan untuk Bandara baru berukuran 4.000 x700 meter. Pihaknya telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan pemilik tanah, namun belum juga ada kata sepakat.
Jika semuanya lancar, Bernard menargetkan, groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan bandata dapat dilaksanakan pada tahun 2018.(***)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017