Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menilai kualitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah setempat mengalami peningkatan drastis.
Teluk Wondama berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Papua Barat terhadap Laporan Keuangan Pemda tahun anggaran 2018.
Opini WTP tersebut menjadi kali pertama dalam sejarah kabupaten yang resmi berdiri pada tahun 2003. Terkait capaian tersebut, DPRD memberikan apresiasi.
Lembaga legislatif menilai opini WTP dari BPK memberikan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah semakin baik.
"Artinya, bupati dan wakil bupati serius membenahi pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah. Kita harus mendukung," kata Anggota DPRD Teluk Wondama Hansemus Yomaki, di Wasior, Sabtu.
Meski demikian, sebut Yomaki, ada catatan khusus yang dititipkan para wakil rakyat. Ini harus menjadi perhatian agar pengelolaan anggaran di daerah ini terus meningkat.
Ia mengemukakan, dalam rekomendasi terhadap LKPj Bupati tahun anggaran 2018 yang dibacakan dalam rapat paripurna Senin lalu di gedung DPRD di Isei, DPRD mengingatkan Bupati dan jajaran agar tidak lantas berpuas diri dengan prestasi tersebut.
DPRD berpandangan, opini WTP bukanlah hadiah yang bisa dipersembahkan kepada rakyat Wondama. Yang ditunggu rakyat adalah sejauh mana opini WTP itu bisa berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam segala aspek.
“Hendaknya ini menjadi pembakar semangat untuk memberikan buah dari opini WTP itu dalam bentuk yang nyata kepada masyarakat,“ demikian pernyataan DPRD yang dibacakan anggota DPRD dari
Dewan juga mengharapkan opini WTP bisa menjadi momentum bagi semua jajaran Pemkab Wondama untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Tidak ada garansi yang menjamin bahwa dengan mendapat opini WTP sehingga kita bebas dari penyalahgunaan wewenang atau bahkan korupsi,“ lanjut Yomaki.
Kepala Daerah diminta bersikap lebih tegas dalam pengelolaan anggaran, bahwa sekecil apapun uang negara harus dipertanggungjawabkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Teluk Wondama berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Papua Barat terhadap Laporan Keuangan Pemda tahun anggaran 2018.
Opini WTP tersebut menjadi kali pertama dalam sejarah kabupaten yang resmi berdiri pada tahun 2003. Terkait capaian tersebut, DPRD memberikan apresiasi.
Lembaga legislatif menilai opini WTP dari BPK memberikan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah semakin baik.
"Artinya, bupati dan wakil bupati serius membenahi pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah. Kita harus mendukung," kata Anggota DPRD Teluk Wondama Hansemus Yomaki, di Wasior, Sabtu.
Meski demikian, sebut Yomaki, ada catatan khusus yang dititipkan para wakil rakyat. Ini harus menjadi perhatian agar pengelolaan anggaran di daerah ini terus meningkat.
Ia mengemukakan, dalam rekomendasi terhadap LKPj Bupati tahun anggaran 2018 yang dibacakan dalam rapat paripurna Senin lalu di gedung DPRD di Isei, DPRD mengingatkan Bupati dan jajaran agar tidak lantas berpuas diri dengan prestasi tersebut.
DPRD berpandangan, opini WTP bukanlah hadiah yang bisa dipersembahkan kepada rakyat Wondama. Yang ditunggu rakyat adalah sejauh mana opini WTP itu bisa berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam segala aspek.
“Hendaknya ini menjadi pembakar semangat untuk memberikan buah dari opini WTP itu dalam bentuk yang nyata kepada masyarakat,“ demikian pernyataan DPRD yang dibacakan anggota DPRD dari
Dewan juga mengharapkan opini WTP bisa menjadi momentum bagi semua jajaran Pemkab Wondama untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Tidak ada garansi yang menjamin bahwa dengan mendapat opini WTP sehingga kita bebas dari penyalahgunaan wewenang atau bahkan korupsi,“ lanjut Yomaki.
Kepala Daerah diminta bersikap lebih tegas dalam pengelolaan anggaran, bahwa sekecil apapun uang negara harus dipertanggungjawabkan.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019