Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat mengucurkan anggaran Rp16,5 miliar untuk pengamanan pemilu kepala daerah (pilkada) kepada institusi TNI-Polri di daerah tersebut.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Jumat mengatakan anggaran tersebut dihibahkan pada Polresta Manokwari, Kodim 1801/Manokwari dan TNI AL Manokwari.
"Kita berikan bervariasi sesuai dengan beban tugas masing-masing institusi. Polresta Manokwari mendapat Rp15 miliar, Kodim 1801/Manokwari mendapat Rp1 miliar dan TNI AL Manokwari mendapatkan Rp500 juta," kata Hermus saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada.
Ia mengatakan, anggaran tersebut diberikan agar tidak ada ancaman keamanan yang menghambat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Manokwari. Dimana tahapan pilkada sudah dimulai bulan ini hingga November 2014.
Ia menjelaskan, berkaca dari pengalaman Pemilu 2024, pihaknya memberikan apresiasi pada TNI-Polri karena pemilu presiden dan pileg di Manokwari berjalan aman dan lancar.
"Kapolresta dengan jajaran didukung TNI terus turun ke lapangan. Jadi semua orang takut jika akan berbuat yang aneh-aneh," katanya.
Ia menambahkan, suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara saja seperti kpu dan bawaslu. Aparat keamanan juga berperan sangat penting untuk menjaga kondusifitas daerah.
Menurutnya, tugas Pemkab Manokwari adalah merangkul dan berkolaborasi dengan semua pihak agar penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dengan aman.
"Tugas bupati atau Pemkab Manokwari hanya bisa memberi dukungan (dana), tapi tugas operasional di lapangan tergantung TNI Polri. Kita terus saling koordinasi untuk pastikan setiap tahapan pilkada berlangsung dengan baik," katanya.
Kapolresta Manokwari, Kombes Pol RB Simangunsong menyatakan, dengan dukungan Pemkab Manokwari tersebut diharapkan bisa membantu aparat mengamankan Pilkada. Dimana intensitas kerawanan pilkada lebih tinggi dibandingkan dengan pilpres dan pileg di Pemilu 2024.
Ia mengatakan, kondusifitas daerah tidak datang dengan sendirinya. Aparat TNI-Polri harus menciptakan keamanan tersebut dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada masyarakat jauh hari sebelum pemilu.
“Dengan pendekatan masyarakat inilah sehingga mereka ikut menjaga kamtibmas dan kondusifitas saat pemilu dan pasca pemungutan suara,” katanya.
Ia mengatakan, telah menjadi komitmen aparat TNI-Polri untuk menjaga marwah Pemkab Manokwari dengan memberikan pelayanan agar masyarakat aman dan nyaman tinggal di daerah tersebut.
"Kami selalu mencari cara untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Manokwari seperti Motto Bupati Manokwari yakni Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari," ujarnya.
Untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada, Pemkab Manokwari telah mengeluarkan hibah dengan total Rp85,5 miliar. Melalui NHPD, pemerintah memberikan hibah pada KPU Manokwari Rp50 miliar, Bawaslu Manokwari Rp19 miliar, terakhir TNI-Polri Rp16,5 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Jumat mengatakan anggaran tersebut dihibahkan pada Polresta Manokwari, Kodim 1801/Manokwari dan TNI AL Manokwari.
"Kita berikan bervariasi sesuai dengan beban tugas masing-masing institusi. Polresta Manokwari mendapat Rp15 miliar, Kodim 1801/Manokwari mendapat Rp1 miliar dan TNI AL Manokwari mendapatkan Rp500 juta," kata Hermus saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada.
Ia mengatakan, anggaran tersebut diberikan agar tidak ada ancaman keamanan yang menghambat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Manokwari. Dimana tahapan pilkada sudah dimulai bulan ini hingga November 2014.
Ia menjelaskan, berkaca dari pengalaman Pemilu 2024, pihaknya memberikan apresiasi pada TNI-Polri karena pemilu presiden dan pileg di Manokwari berjalan aman dan lancar.
"Kapolresta dengan jajaran didukung TNI terus turun ke lapangan. Jadi semua orang takut jika akan berbuat yang aneh-aneh," katanya.
Ia menambahkan, suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara saja seperti kpu dan bawaslu. Aparat keamanan juga berperan sangat penting untuk menjaga kondusifitas daerah.
Menurutnya, tugas Pemkab Manokwari adalah merangkul dan berkolaborasi dengan semua pihak agar penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dengan aman.
"Tugas bupati atau Pemkab Manokwari hanya bisa memberi dukungan (dana), tapi tugas operasional di lapangan tergantung TNI Polri. Kita terus saling koordinasi untuk pastikan setiap tahapan pilkada berlangsung dengan baik," katanya.
Kapolresta Manokwari, Kombes Pol RB Simangunsong menyatakan, dengan dukungan Pemkab Manokwari tersebut diharapkan bisa membantu aparat mengamankan Pilkada. Dimana intensitas kerawanan pilkada lebih tinggi dibandingkan dengan pilpres dan pileg di Pemilu 2024.
Ia mengatakan, kondusifitas daerah tidak datang dengan sendirinya. Aparat TNI-Polri harus menciptakan keamanan tersebut dengan melakukan pendekatan-pendekatan pada masyarakat jauh hari sebelum pemilu.
“Dengan pendekatan masyarakat inilah sehingga mereka ikut menjaga kamtibmas dan kondusifitas saat pemilu dan pasca pemungutan suara,” katanya.
Ia mengatakan, telah menjadi komitmen aparat TNI-Polri untuk menjaga marwah Pemkab Manokwari dengan memberikan pelayanan agar masyarakat aman dan nyaman tinggal di daerah tersebut.
"Kami selalu mencari cara untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Manokwari seperti Motto Bupati Manokwari yakni Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari," ujarnya.
Untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkada, Pemkab Manokwari telah mengeluarkan hibah dengan total Rp85,5 miliar. Melalui NHPD, pemerintah memberikan hibah pada KPU Manokwari Rp50 miliar, Bawaslu Manokwari Rp19 miliar, terakhir TNI-Polri Rp16,5 miliar.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024