Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara (Malut) menilai pengembangan sektor perikanan tangkap di provinsi itu akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Oleh sebab itu untuk meningkatkan perekonomian Maluku Utara perlu diperkuat investasi dalam sektor perikanan tangkap," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara Achmad Syaiful Mujab di Ternate, Selasa.
Ia menilai salah satunya dengan meningkatkan alokasi dana APBN dan APBD kepada sektor ini dalam rangka pengembangan perikanan tangkap.
"Perairan Maluku Utara dikenal luas sebagai penghasil komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang menjadi andalan Indonesia untuk ekspor, mulai dari tuna, cakalang, dan tongkol," kata dia.
Menurut dia dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina dan Samudera Pasifik menjadikan berlimpahnya segala jenis ikan dan keberagaman hayati laut.
Namun pada sisi lain minimnya pengawasan pada sektor perikanan tangkap hingga terbatasnya fasilitas melaut menjadi tantangan yang harus diatasi.
Oleh karena itu, kata Achmad, perlu upaya seluruh pihak, mulai dari hilirisasi/industrialisasi sektor perikanan, peningkatan kualitas infrastruktur dan akses pasar, hingga dukungan bagi para nelayan agar dapat mengakses pasar internasional atau ekspor.
Sebelumnya Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Malut mencatat, ekspor Komoditas perikanan Malut 2023 menunjukkan trend peningkatan yang positif dibandingkan periode yang sama 2022.
Kepala BKHIT Malut, Willy Indra Yunan menjelaskan peningkatan dari sisi volume komoditas perikanan yang di ekspor dari Maluku Utara telah meningkatkan nilai ekspor produk perikanan.
Pihaknya mencatat volume ekspor produk perikanan nonhidup, segar, beku kering naik 83,07 persen jika dibandingkan dengan 2022,
Pada 2023 tercatat sebanyak 971 ton ikan non hidup dilalulintaskan keluar Maluku Utara. Sedangkan untuk komoditas ikan hidup meningkat 21,12 persen dibandingkan 2022, yang berjumlah 49.950 ekor dan pada 2022 hanya 36.285 ekor.
Nilai ekspor komoditas ikan pada 2023 mencapai Rp133 miliar meningkat sebesar 75,38 persen jika dibandingkan 2022 yang hanya Rp76 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Oleh sebab itu untuk meningkatkan perekonomian Maluku Utara perlu diperkuat investasi dalam sektor perikanan tangkap," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara Achmad Syaiful Mujab di Ternate, Selasa.
Ia menilai salah satunya dengan meningkatkan alokasi dana APBN dan APBD kepada sektor ini dalam rangka pengembangan perikanan tangkap.
"Perairan Maluku Utara dikenal luas sebagai penghasil komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang menjadi andalan Indonesia untuk ekspor, mulai dari tuna, cakalang, dan tongkol," kata dia.
Menurut dia dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina dan Samudera Pasifik menjadikan berlimpahnya segala jenis ikan dan keberagaman hayati laut.
Namun pada sisi lain minimnya pengawasan pada sektor perikanan tangkap hingga terbatasnya fasilitas melaut menjadi tantangan yang harus diatasi.
Oleh karena itu, kata Achmad, perlu upaya seluruh pihak, mulai dari hilirisasi/industrialisasi sektor perikanan, peningkatan kualitas infrastruktur dan akses pasar, hingga dukungan bagi para nelayan agar dapat mengakses pasar internasional atau ekspor.
Sebelumnya Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Malut mencatat, ekspor Komoditas perikanan Malut 2023 menunjukkan trend peningkatan yang positif dibandingkan periode yang sama 2022.
Kepala BKHIT Malut, Willy Indra Yunan menjelaskan peningkatan dari sisi volume komoditas perikanan yang di ekspor dari Maluku Utara telah meningkatkan nilai ekspor produk perikanan.
Pihaknya mencatat volume ekspor produk perikanan nonhidup, segar, beku kering naik 83,07 persen jika dibandingkan dengan 2022,
Pada 2023 tercatat sebanyak 971 ton ikan non hidup dilalulintaskan keluar Maluku Utara. Sedangkan untuk komoditas ikan hidup meningkat 21,12 persen dibandingkan 2022, yang berjumlah 49.950 ekor dan pada 2022 hanya 36.285 ekor.
Nilai ekspor komoditas ikan pada 2023 mencapai Rp133 miliar meningkat sebesar 75,38 persen jika dibandingkan 2022 yang hanya Rp76 miliar.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024