Satuan Tugas (Satgas) Stunting Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat awal tahun ini lebih fokus pada pendataan dan pengukuran badan anak.
Wakil Ketua I Satgas Stunting Manokwari, Febelina Indou, di Manokwari, Jumat, mengatakan, pendataan dan pengukuran tersebut jadi fokus utama agar penanganan stunting jelas dan terarah.
“Kita sudah menuntaskan penanganan stunting di Desember 2023. Terakhir kita menangani 37 anak stunting dan sudah kita intervensi dengan pemberian makanan tambahan (PMT) selama 90 hari dari Oktober hingga Desember 2023,” ujar Febelina yang juga Ketua PKK Manokwari.
Ia mengatakan, untuk mengawali penanganan stunting di tahun 2024, pendataan dan pengukuran ulang harus dilakukan, baik terhadap anak-anak stunting yang sudah pernah ditangani maupun anak yang diduga terkena stunting.
“Data dari pemerintah pusat, masih ada ratusan anak terindikasi stunting di Manokwari, tetapi saat dilihat langsung anak-anak tersebut terlihat lebih sehat. Karena itu kita perjelas datanya, dengan pengukuran ulang, supaya penanganannya jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendataan anak stunting harus satu pintu agar informasinya valid. Pendataan harus berjenjang mulai dari posyandu ke puskesmas dan kemudian ke Dinas Kesehatan dan terakhir kepada Bupati Manokwari.
Untuk pendataan dan pengukuran tersebut diharapkan ada kerja sama dari semua pemangku kepentingan baik Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemkab Manokwari agar data yang didapat akurat dan penanganan stunting dapat dilakukan bersama-sama.
“Semua harus transparan agar penanganan terlihat progres atau perkembangannya. Tapi selama ini respons dari pemerintah memang sangat aktif, baik itu pemprov maupun pemkab,” ujarnya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan, penanganan stunting masih menjadi isu pada pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Menurut dia, Pemkab Manokwari harus bisa menuntaskan penanganan stunting pada tahun ini.
“Saya akan keluarkan peraturan bupati untuk penanganan stunting sehingga dapat memastikan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam menurunkan angka stunting di Manokwari,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Wakil Ketua I Satgas Stunting Manokwari, Febelina Indou, di Manokwari, Jumat, mengatakan, pendataan dan pengukuran tersebut jadi fokus utama agar penanganan stunting jelas dan terarah.
“Kita sudah menuntaskan penanganan stunting di Desember 2023. Terakhir kita menangani 37 anak stunting dan sudah kita intervensi dengan pemberian makanan tambahan (PMT) selama 90 hari dari Oktober hingga Desember 2023,” ujar Febelina yang juga Ketua PKK Manokwari.
Ia mengatakan, untuk mengawali penanganan stunting di tahun 2024, pendataan dan pengukuran ulang harus dilakukan, baik terhadap anak-anak stunting yang sudah pernah ditangani maupun anak yang diduga terkena stunting.
“Data dari pemerintah pusat, masih ada ratusan anak terindikasi stunting di Manokwari, tetapi saat dilihat langsung anak-anak tersebut terlihat lebih sehat. Karena itu kita perjelas datanya, dengan pengukuran ulang, supaya penanganannya jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendataan anak stunting harus satu pintu agar informasinya valid. Pendataan harus berjenjang mulai dari posyandu ke puskesmas dan kemudian ke Dinas Kesehatan dan terakhir kepada Bupati Manokwari.
Untuk pendataan dan pengukuran tersebut diharapkan ada kerja sama dari semua pemangku kepentingan baik Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemkab Manokwari agar data yang didapat akurat dan penanganan stunting dapat dilakukan bersama-sama.
“Semua harus transparan agar penanganan terlihat progres atau perkembangannya. Tapi selama ini respons dari pemerintah memang sangat aktif, baik itu pemprov maupun pemkab,” ujarnya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan, penanganan stunting masih menjadi isu pada pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Menurut dia, Pemkab Manokwari harus bisa menuntaskan penanganan stunting pada tahun ini.
“Saya akan keluarkan peraturan bupati untuk penanganan stunting sehingga dapat memastikan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam menurunkan angka stunting di Manokwari,” katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024