Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mencanangkan percepatan penanganan intervensi stunting tahun 2024 secara serentak, guna mencapai target penurunan prevalensi sebesar 14 persen.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Senin, mengatakan pencanangan serentak merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.5.3/3161/Bangda tertanggal 13 Mei 2024.
"Hari ini (Senin) kami melaksanakan kick off stunting serentak," kata Ali Baham.
Setelah pencanangan, kata dia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi koordinator akan melaksanakan konsolidasi ke tujuh kabupaten se-Papua Barat sehingga penanganan intervensi stunting tahun 2024 berjalan maksimal.
Ketujuh kabupaten dimaksud yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kaimana, dan Kabupaten Fakfak.
"Perlu ada kesiapan mulai dari sumber daya manusia, sarana, anggaran, dan jadwal kegiatan masing-masing kabupaten," ucap Ali Baham.
Dia mengingatkan agar semua koordinator wajib memberikan laporan penanganan intervensi stunting dari tujuh kabupaten di Papua Barat kepada pemerintah provinsi secara terperinci dan berkala.
Langkah penanganan yang dilakukan secara terintegrasi dan sistematis berdampak positif terhadap upaya pemerintah daerah (pemda) dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tahun 2024.
"Selama ini penanganan stunting sudah jalan, hanya saja kami memperkuat kembali strateginya di tahun 2024 ini," ucap dia.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar 24,8 persen atau turun 5,2 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 30 persen.
Prevalensi stunting tujuh kabupaten se-Papua Barat meliputi Pegunungan Arfak 34,7 persen (turun 16,8 persen), Manokwari Selatan 20,4 persen (turun 6,8 persen), dan Teluk Bintuni 19,6 persen (turun 3,2 persen).
Berikutnya Kaimana 25,7 persen (turun 3,5 persen), Teluk Wondama 19,7 persen (turun 6,4 persen), Fakfak 30,5 persen (naik 1,5 persen), sedangkan Manokwari belum memasukkan data tersebut.
"Koordinator nanti bertugas menghimpun data semua kabupaten termasuk yang belum masukan data," ujar Ali Baham.
