Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berupaya mempertahankan prestasi dalam penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Pada awal tahun ini saya menegaskan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Manokwari agar memperhatikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2023,” kata Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, Senin.
Ia mengatakan, sejak tahun anggaran 2023 masih berjalan, dirinya telah sering mengingatkan agar pimpinan OPD mempersiapkan laporan keuangan jauh-jauh hari sebelum BPK melakukan pemeriksaan.
Menurutnya, untuk membuat laporan keuangan jangan sampai menunggu tim pemeriksa BPK hadir dulu baru kebingungan mencari data.
Ia berharap, kepala dinas, kepala bagian, kepala badan jangan sampai lalai mempersiapkan laporan keuangan pada setiap OPD yang dipimpinnya.
“Supaya ketika ada pemeriksaan dari BPK tidak ada banyak hal lagi yang kita kerja. Jadi kita sudah kerjakan sekitar 70 persen-nya. Kalau sudah selesai semua tinggal 30 persen dituntaskan saat ada BPK,” katanya.
Hermus juga menugaskan Inspektorat melakukan review atau peninjauan terhadap semua laporan keuangan dari OPD terlebih dahulu. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bisa bagus.
“Saya berharap rekomendasi BPK dari tahun-tahun sebelumnya juga bisa kita tidak lanjuti. Supaya rekomendasi untuk laporan keuangan tahun 2022 tidak jadi pekerjaan rumah untuk laporan keuangan 2023 karena belum kita kerjakan,” ujarnya.
Pemkab Manokwari ingin mempertahankan prestasi yang telah ditorehkan sebelumnya. Dimana selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2019, laporan keuangan Pemkab Manokwari mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
“Pada awal tahun ini saya menegaskan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Manokwari agar memperhatikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2023,” kata Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, Senin.
Ia mengatakan, sejak tahun anggaran 2023 masih berjalan, dirinya telah sering mengingatkan agar pimpinan OPD mempersiapkan laporan keuangan jauh-jauh hari sebelum BPK melakukan pemeriksaan.
Menurutnya, untuk membuat laporan keuangan jangan sampai menunggu tim pemeriksa BPK hadir dulu baru kebingungan mencari data.
Ia berharap, kepala dinas, kepala bagian, kepala badan jangan sampai lalai mempersiapkan laporan keuangan pada setiap OPD yang dipimpinnya.
“Supaya ketika ada pemeriksaan dari BPK tidak ada banyak hal lagi yang kita kerja. Jadi kita sudah kerjakan sekitar 70 persen-nya. Kalau sudah selesai semua tinggal 30 persen dituntaskan saat ada BPK,” katanya.
Hermus juga menugaskan Inspektorat melakukan review atau peninjauan terhadap semua laporan keuangan dari OPD terlebih dahulu. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bisa bagus.
“Saya berharap rekomendasi BPK dari tahun-tahun sebelumnya juga bisa kita tidak lanjuti. Supaya rekomendasi untuk laporan keuangan tahun 2022 tidak jadi pekerjaan rumah untuk laporan keuangan 2023 karena belum kita kerjakan,” ujarnya.
Pemkab Manokwari ingin mempertahankan prestasi yang telah ditorehkan sebelumnya. Dimana selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2019, laporan keuangan Pemkab Manokwari mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024