Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat memperkuat tata kelola lembaga kebudayaan dan kesenian tradisional melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Asisten II Sekretariat Daerah Teluk Wondama Jemmy Suila di Wasior, Selasa, mengatakan kompetensi para pelaku budaya dan seni tradisional merupakan hal terpenting dalam melakukan pengelolaan kelembagaan.
Hal tersebut bermaksud agar eksistensi kebudayaan dan seni tradisional tidak akan tergerus oleh perkembangan dunia teknologi informasi.
"Kelestarian budaya dan kesenian daerah harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait," kata Jemmy.
Ia menjelaskan sesuai arahan Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, seluruh pemerintah kabupaten harus mampu mengembangkan kompetensi SDM pelaku seni dan budaya tradisional.
Upaya itu berkaitan dengan indeks pembangunan kebudayaan (IPK) Provinsi Papua Barat tahun 2018 berada pada skor 47,41 atau posisi ke 31 dari 34 provinsi se-Indonesia.
"IKP Papua Barat lebih baik dibanding Papua yang berada pada urutan ke-34. Tetapi, IPK Papua masih jauh dari IPK nasional yakni 53,74," jelas dia.
Rendahnya IKP Papua Barat, kata dia, menjadi tolak ukur bagi seluruh pemerintah kabupaten membangun sinergi lintas komponen yang disertai dengan langkah kolaboratif.
Keterlibatan semua unsur berdampak positif terhadap perbaikan indeks pembangunan kebudayaan dan kesenian tradisional pada seluruh wilayah Papua Barat.
"IKP merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebudayaan di suatu wilayah," ujar Jemmy.
Ia berharap dengan adanya penguatan SDM serta tata kelola lembaga kesenian tradisional di Teluk Wondama, memberikan efek positif terhadap eksistensi seni budaya daerah pada masa mendatang.
Pengembangan kekayaan seni budaya yang maksimal akan berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah sekaligus mendapat pengakuan dari level nasional maupun internasional.
“Sehingga kebudayaan dan kesenian daerah bisa menjadi tuan di negeri sendiri," ucap Jemmy.
Steven Sayori, seorang penggiat kesenian daerah di Kabupaten Teluk Wondama menuturkan bahwa perhatian serius dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam melestarikan seni dan budaya tradisional.
Keberadaan sanggar-sanggar seni maupun komunitas kesenian daerah sangat minim mendapat pembinaan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
"Hal itulah yang membuat kesenian daerah asli Papua khususnya di Teluk Wondama semakin terpinggirkan," jelas Sayori.
Menurut dia kegiatan penguatan kapasitas pelaku seni budaya tradisional harus diselenggarakan secara berkala, sehingga pengelolaan lembaga seni budaya lebih baik dari sebelumnya.
"Kalau bisa pemda langsung turun lihat sanggar-sanggar, supaya bisa tahu apa yang dibutuhkan," ujar Sayori.
Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional diikuti 50 peserta yang merupakan perwakilan dari sanggar seni, sanggar wisata, seniman, dan penggiat budaya di Teluk Wondama.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Asisten II Sekretariat Daerah Teluk Wondama Jemmy Suila di Wasior, Selasa, mengatakan kompetensi para pelaku budaya dan seni tradisional merupakan hal terpenting dalam melakukan pengelolaan kelembagaan.
Hal tersebut bermaksud agar eksistensi kebudayaan dan seni tradisional tidak akan tergerus oleh perkembangan dunia teknologi informasi.
"Kelestarian budaya dan kesenian daerah harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait," kata Jemmy.
Ia menjelaskan sesuai arahan Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, seluruh pemerintah kabupaten harus mampu mengembangkan kompetensi SDM pelaku seni dan budaya tradisional.
Upaya itu berkaitan dengan indeks pembangunan kebudayaan (IPK) Provinsi Papua Barat tahun 2018 berada pada skor 47,41 atau posisi ke 31 dari 34 provinsi se-Indonesia.
"IKP Papua Barat lebih baik dibanding Papua yang berada pada urutan ke-34. Tetapi, IPK Papua masih jauh dari IPK nasional yakni 53,74," jelas dia.
Rendahnya IKP Papua Barat, kata dia, menjadi tolak ukur bagi seluruh pemerintah kabupaten membangun sinergi lintas komponen yang disertai dengan langkah kolaboratif.
Keterlibatan semua unsur berdampak positif terhadap perbaikan indeks pembangunan kebudayaan dan kesenian tradisional pada seluruh wilayah Papua Barat.
"IKP merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kebudayaan di suatu wilayah," ujar Jemmy.
Ia berharap dengan adanya penguatan SDM serta tata kelola lembaga kesenian tradisional di Teluk Wondama, memberikan efek positif terhadap eksistensi seni budaya daerah pada masa mendatang.
Pengembangan kekayaan seni budaya yang maksimal akan berpotensi menjadi komoditas unggulan daerah sekaligus mendapat pengakuan dari level nasional maupun internasional.
“Sehingga kebudayaan dan kesenian daerah bisa menjadi tuan di negeri sendiri," ucap Jemmy.
Steven Sayori, seorang penggiat kesenian daerah di Kabupaten Teluk Wondama menuturkan bahwa perhatian serius dari pemerintah daerah sangat diperlukan dalam melestarikan seni dan budaya tradisional.
Keberadaan sanggar-sanggar seni maupun komunitas kesenian daerah sangat minim mendapat pembinaan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
"Hal itulah yang membuat kesenian daerah asli Papua khususnya di Teluk Wondama semakin terpinggirkan," jelas Sayori.
Menurut dia kegiatan penguatan kapasitas pelaku seni budaya tradisional harus diselenggarakan secara berkala, sehingga pengelolaan lembaga seni budaya lebih baik dari sebelumnya.
"Kalau bisa pemda langsung turun lihat sanggar-sanggar, supaya bisa tahu apa yang dibutuhkan," ujar Sayori.
Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional diikuti 50 peserta yang merupakan perwakilan dari sanggar seni, sanggar wisata, seniman, dan penggiat budaya di Teluk Wondama.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023