Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di provinsi itu melakukan penanaman 650 bibit mangrove di Sowi Pantai Manokwari, Selasa.
"Gerakan menanam ini sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem mangrove," kata Kepala Kejati Papua Barat Harli Siregar.
Ia menjelaskan penanaman ratusan bibit mangrove tidak hanya untuk memperingati Hari Penanaman Pohon 2023, juga wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
Kejaksaan mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten setempat untuk terlibat aktif dalam gerakan penghijauan lingkungan.
"Peran serta melakukan konservasi tidak bisa hanya satu instansi saja, tapi semua elemen," tuturnya.
Menurut dia, kerusakan hutan dan lingkungan yang terus terjadi menimbulkan polusi udara, perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, serta bencana alam pada sejumlah daerah.
Oleh sebabnya, lanjutnya, tindakan positif memulihkan lingkungan dan hutan merupakan hal paling prioritas demi menjaga keseimbangan antara alam dan keberlangsungan hidup hingga masa mendatang.
"Perlu ada pemulihan lahan akses terbuka supaya kondisi hutan dan lingkungan menjadi stabil," jelas Harli.
Ia menilai sudah semestinya semua masyarakat Papua Barat sadar potensi terjadinya bencana alam jika kelestarian lingkungan tidak terpelihara dengan baik.
Ratusan bibit mangrove yang ditanam memiliki sejumlah manfaat seperti mencegah abrasi pantai, menyerap emisi gas rumah kaca, dan menjadi habitat bagi biota laut.
"Bisa kita bayangkan kalau tidak ada hutan mangrove, gelombang besar yang terjadi tidak mampu ditahan," ucap Harli.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) Supartono mengapresiasi inisiasi Kepala Kejati Papua Barat untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman ratusan bibit mangrove.
Sinergi kolaborasi KLHK dengan Kejaksaan dalam penyelamatan lingkungan merupakan yang pertama kali. "Penanaman mangrove dengan tagline jaksa dan rimbawan menanam, baru kali ini terjadi," ucap Supartono.
Ia berharap kegiatan kolaborasi lintas sektor dalam hal penyelamatan lingkungan dapat terlaksana secara rutin dan menjadi agenda bersama pada masa mendatang.
Agenda pelestarian lingkungan guna mengantisipasi perubahan iklim yang semakin tidak terkendali membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan.
"Saya berharap agenda bersama insan adhyaksa untuk menyelamatkan lingkungan dapat terus terjalin," ujar Supartono.
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS) Remu Ransiki Masir menjelaskan luasan hutan mangrove Papua Barat lebih kurang 471 ribu hektare dan Manokwari menjadi kabupaten dengan luasan hutan mangrove terkecil yaitu 174 hektare.
UPT KLHK bersama sejumlah kelompok tani mangrove Manokwari terus mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kesadaran untuk memelihara hutan mangrove.
"Sudah sewajarnya dipelihara, dan melakukan penanaman bibit mangrove," tutur Masir.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Gerakan menanam ini sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem mangrove," kata Kepala Kejati Papua Barat Harli Siregar.
Ia menjelaskan penanaman ratusan bibit mangrove tidak hanya untuk memperingati Hari Penanaman Pohon 2023, juga wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
Kejaksaan mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten setempat untuk terlibat aktif dalam gerakan penghijauan lingkungan.
"Peran serta melakukan konservasi tidak bisa hanya satu instansi saja, tapi semua elemen," tuturnya.
Menurut dia, kerusakan hutan dan lingkungan yang terus terjadi menimbulkan polusi udara, perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, serta bencana alam pada sejumlah daerah.
Oleh sebabnya, lanjutnya, tindakan positif memulihkan lingkungan dan hutan merupakan hal paling prioritas demi menjaga keseimbangan antara alam dan keberlangsungan hidup hingga masa mendatang.
"Perlu ada pemulihan lahan akses terbuka supaya kondisi hutan dan lingkungan menjadi stabil," jelas Harli.
Ia menilai sudah semestinya semua masyarakat Papua Barat sadar potensi terjadinya bencana alam jika kelestarian lingkungan tidak terpelihara dengan baik.
Ratusan bibit mangrove yang ditanam memiliki sejumlah manfaat seperti mencegah abrasi pantai, menyerap emisi gas rumah kaca, dan menjadi habitat bagi biota laut.
"Bisa kita bayangkan kalau tidak ada hutan mangrove, gelombang besar yang terjadi tidak mampu ditahan," ucap Harli.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) Supartono mengapresiasi inisiasi Kepala Kejati Papua Barat untuk menyelenggarakan kegiatan penanaman ratusan bibit mangrove.
Sinergi kolaborasi KLHK dengan Kejaksaan dalam penyelamatan lingkungan merupakan yang pertama kali. "Penanaman mangrove dengan tagline jaksa dan rimbawan menanam, baru kali ini terjadi," ucap Supartono.
Ia berharap kegiatan kolaborasi lintas sektor dalam hal penyelamatan lingkungan dapat terlaksana secara rutin dan menjadi agenda bersama pada masa mendatang.
Agenda pelestarian lingkungan guna mengantisipasi perubahan iklim yang semakin tidak terkendali membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan.
"Saya berharap agenda bersama insan adhyaksa untuk menyelamatkan lingkungan dapat terus terjalin," ujar Supartono.
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS) Remu Ransiki Masir menjelaskan luasan hutan mangrove Papua Barat lebih kurang 471 ribu hektare dan Manokwari menjadi kabupaten dengan luasan hutan mangrove terkecil yaitu 174 hektare.
UPT KLHK bersama sejumlah kelompok tani mangrove Manokwari terus mengedukasi masyarakat agar meningkatkan kesadaran untuk memelihara hutan mangrove.
"Sudah sewajarnya dipelihara, dan melakukan penanaman bibit mangrove," tutur Masir.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023