Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan tidak semua kampung pemekaran baru di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dibangunkan fasilitas pendidikan sekolah.
"Tidak semua kampung pemekaran bisa mendapatkan fasilitas pendidikan, kita lihat konsentrasi penduduk yang banyak dimana. Jangan sampai fasilitas pendidikan yang dibuat justru tidak berkelanjutan," kata Hermus di Manokwari, Senin.
Ia mengatakan, Pemkab Manokwari memang berkomitmen untuk melakukan pemerataan penyelenggaraan baik di kota maupun di kampung. Hal itu dilakukan untuk memastikan setiap kebutuhan dasar anak terpenuhi.
Di sisi lain, tahun ini Pemkab Manokwari tengah mengurus 270 pemekaran kampung agar Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat bisa dimekarkan menjadi kotamadya.
Ia menjelaskan, meski pemekaran kampung dan pemerataan pendidikan menjadi perhatian pemerintah namun tidak serta-merta tiap kampung dibuatkan sekolah. Pemerintah hanya membuat sekolah untuk daerah-daerah yang membutuhkan fasilitas pendidikan.
"Perlu dipastikan data mengenai kondisi nyata di setiap kampung. Kita harus melihat kampung yang strategis dan kepadatan penduduknya cukup. Jika memang jumlah penduduk belum banyak, sekolah hanya perlu ada di kampung induk dulu," ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan Manokwari sudah diperintahkan untuk melakukan pendataan penyelenggaraan pendidikan. Jika sudah terdata baik, barulah pemerintah akan menentukan kampung-kampung mana yang akan dibangun sekolahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari Marthinus Dowansiba menyatakan pihaknya telah meminta data-data terkait pembukaan fasilitas pendidikan sekolah pada kepala-kepala kampung.
Data itulah yang akan digunakan pihaknya untuk menentukan apakah kampung tersebut layak dibuatkan sekolah atau tidak. Jika ada kampung yang berdekatan dan jumlah anaknya sedikit maka tetap menggunakan sekolah di kampung induk.
"Kalau kampung pemekaran jumlah penduduk dan anak-anaknya memenuhi syarat, kita bisa mendirikan sekolah. Tambahan sekolah baru tahun depan belum dipastikan, karena masih pendataan," ujarnya.
Marthinus mengatakan penyelenggaraan pendidikan memang terus menjadi konsentrasi pemerintah. Pihaknya masih terus berupaya terjadi pemerataan dan tidak terjadi kesenjangan fasilitas pendidikan di kota dan di kampung.*
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Tidak semua kampung pemekaran bisa mendapatkan fasilitas pendidikan, kita lihat konsentrasi penduduk yang banyak dimana. Jangan sampai fasilitas pendidikan yang dibuat justru tidak berkelanjutan," kata Hermus di Manokwari, Senin.
Ia mengatakan, Pemkab Manokwari memang berkomitmen untuk melakukan pemerataan penyelenggaraan baik di kota maupun di kampung. Hal itu dilakukan untuk memastikan setiap kebutuhan dasar anak terpenuhi.
Di sisi lain, tahun ini Pemkab Manokwari tengah mengurus 270 pemekaran kampung agar Kabupaten Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat bisa dimekarkan menjadi kotamadya.
Ia menjelaskan, meski pemekaran kampung dan pemerataan pendidikan menjadi perhatian pemerintah namun tidak serta-merta tiap kampung dibuatkan sekolah. Pemerintah hanya membuat sekolah untuk daerah-daerah yang membutuhkan fasilitas pendidikan.
"Perlu dipastikan data mengenai kondisi nyata di setiap kampung. Kita harus melihat kampung yang strategis dan kepadatan penduduknya cukup. Jika memang jumlah penduduk belum banyak, sekolah hanya perlu ada di kampung induk dulu," ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan Manokwari sudah diperintahkan untuk melakukan pendataan penyelenggaraan pendidikan. Jika sudah terdata baik, barulah pemerintah akan menentukan kampung-kampung mana yang akan dibangun sekolahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari Marthinus Dowansiba menyatakan pihaknya telah meminta data-data terkait pembukaan fasilitas pendidikan sekolah pada kepala-kepala kampung.
Data itulah yang akan digunakan pihaknya untuk menentukan apakah kampung tersebut layak dibuatkan sekolah atau tidak. Jika ada kampung yang berdekatan dan jumlah anaknya sedikit maka tetap menggunakan sekolah di kampung induk.
"Kalau kampung pemekaran jumlah penduduk dan anak-anaknya memenuhi syarat, kita bisa mendirikan sekolah. Tambahan sekolah baru tahun depan belum dipastikan, karena masih pendataan," ujarnya.
Marthinus mengatakan penyelenggaraan pendidikan memang terus menjadi konsentrasi pemerintah. Pihaknya masih terus berupaya terjadi pemerataan dan tidak terjadi kesenjangan fasilitas pendidikan di kota dan di kampung.*
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023