Komisi Pemilihan Umum Papua Barat menyebutkan empat pemerintah kabupaten di provinsi ini belum menyepakati anggaran Pilkada 2024 yang diusulkan KPU masing-masing kabupaten untuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semuanya, di Manokwari, Minggu, mengatakan empat pemerintah kabupaten yang dimaksud adalah Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Sementara pemerintah provinsi dan tiga pemkab lainnya yakni Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak sudah menyepakati usulan dana pilkada yang kemudian dilakukan penandatanganan NPHD.
"Empat daerah yang belum melaksanakan pembahasan yang mengerucut ke penandatanganan NPHD," kata Paskalis Semuanya.
Ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw guna mempercepat proses penandatanganan NPHD di empat kabupaten tersebut.
Hal ini sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait batas waktu penandatanganan NPHD Pemilu Serentak 2024 di seluruh pemerintah daerah di Indonesia paling lambat 10 November 2023.
"Kami harap dukungan Pak Gubernur bisa mendorong percepatan penandatanganan NPHD di empat kabupaten," kata Paskalis.
Menurut dia, percepatan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 menggambarkan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan agenda pesta demokrasi lima tahunan.
KPU provinsi mengakomodasi kebutuhan pemilihan gubernur, seperti honor petugas ad hoc, kelompok kerja, dan santunan bagi penyelenggara pemilu yang tidak lagi dianggarkan KPU kabupaten.
"NPHD provinsi sudah membiayai kebutuhan pemilihan gubernur di tujuh kabupaten. Kabupaten tidak perlu anggarkan lagi, nanti dobel," ujar Paskalis.
Ia menilai penerapan konsep 'sharing' dana pilkada meringankan beban pembiayaan pemerintah kabupaten pada tahapan penyelenggaraan pemilihan calon gubernur dan bupati.
Upaya tersebut, katanya, mencegah dobel alokasi pembiayaan dalam satu item kegiatan yang sama sehingga pemanfaatan dukungan anggaran pemerintah provinsi lebih efektif dan tepat sasaran.
"Kami mengapresiasi pemerintah provinsi yang mau menyetujui rancangan anggaran yang kami usulkan," ucap dia.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bersama Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semuanya melakukan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 senilai Rp200,032 miliar di Manokwari, Minggu.
Penandatanganan NPHD setelah adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi setempat dan KPU terkait usulan dana pilkada.
Setelah 14 hari ke depan, pemerintah provinsi akan menyalurkan 40 persen dari total NPHD dan sisanya dikucurkan pada tahun anggaran 2024.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023