Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw mengatakan prevalensi stunting atau balita gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di provinsi tersebut mengalami penurunan melebihi target nasional tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 17 persen.
"Prevalensi stunting Papua Barat turun dari 30 persen tahun 2022 menjadi 15,53 persen pada September 2023," kata Paulus Waterpauw saat upacara memperingati HUT ke-24 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kamis.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM) Dinas Kesehatan, 544 dari 2.659 balita stunting telah dinyatakan sembuh.
Jumlah itu tersebar di Manokwari 184 balita, Fakfak 181 balita, Teluk Wondama 67 balita, Kaimana 48 balita, Teluk Bintuni 30 balita, Manokwari Selatan 25 balita, dan Pegunungan Arfak sembilan balita.
"Tingkat keberhasilan kesembuhan balita stunting sekitar 20,46 persen," ucap Paulus Waterpauw.
Menurut dia penurunan prevalensi ditopang oleh sinergi kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga lainnya dalam melaksanakan program intervensi.
Meliputi pemberian makanan tambahan bergizi, pemberian vitamin bagi ibu hamil dan balita, dan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan balita.
"Sinergi kolaborasi sangat penting dalam melaksanakan semua program dengan maksimal," ucap Waterpauw.
Gubernur menyebut penerapan strategi bapa dan ibu asuh bagi anak stunting memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan prevalensi di Papua Barat.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang masif berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat terkait pentingnya asupan gizi seimbang guna mewujudkan sumber daya manusia Papua Barat yang berkualitas.
"Pemerintah provinsi juga melakukan perbaikan infrastruktur pendukung permukiman masyarakat di semua kabupaten," ujar Paulus Waterpauw.
Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi membentuk satuan tugas sekaligus koordinator pelaksana program pada setiap kabupaten dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.
Untuk mengoptimalkan validasi data prevalensi stunting, pemerintah provinsi kemudian meluncurkan sistem manajemen informasi terpadu yaitu aplikasi Elektronik Kemiskinan Ekstrim dan Stunting (E-KERITING).
"Aplikasi E-KERITING sudah diluncurkan tanggal 25 Juli 2023," ujar Paulus Waterpauw.
Ketua Satgas Percepatan Penanganan Stunting Papua Barat Juliana Antoneta Maitimu menjelaskan, jumlah balita stunting yang diangkat menjadi anak asuh bagi gubernur, bupati, pimpinan OPD dan pejabat lainnya sebanyak 678 balita.
Setiap balita stunting mendapat dukungan dana untuk memperbaiki asupan gizi sebanyak Rp10 juta selama dua bulan pelaksanaan intervensi.
"Jumlah tiap kabupaten bervariasi, tergantung jumlah anak asuh stunting," kata Juliana.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Prevalensi stunting Papua Barat turun dari 30 persen tahun 2022 menjadi 15,53 persen pada September 2023," kata Paulus Waterpauw saat upacara memperingati HUT ke-24 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kamis.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGM) Dinas Kesehatan, 544 dari 2.659 balita stunting telah dinyatakan sembuh.
Jumlah itu tersebar di Manokwari 184 balita, Fakfak 181 balita, Teluk Wondama 67 balita, Kaimana 48 balita, Teluk Bintuni 30 balita, Manokwari Selatan 25 balita, dan Pegunungan Arfak sembilan balita.
"Tingkat keberhasilan kesembuhan balita stunting sekitar 20,46 persen," ucap Paulus Waterpauw.
Menurut dia penurunan prevalensi ditopang oleh sinergi kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga lainnya dalam melaksanakan program intervensi.
Meliputi pemberian makanan tambahan bergizi, pemberian vitamin bagi ibu hamil dan balita, dan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan balita.
"Sinergi kolaborasi sangat penting dalam melaksanakan semua program dengan maksimal," ucap Waterpauw.
Gubernur menyebut penerapan strategi bapa dan ibu asuh bagi anak stunting memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan prevalensi di Papua Barat.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang masif berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat terkait pentingnya asupan gizi seimbang guna mewujudkan sumber daya manusia Papua Barat yang berkualitas.
"Pemerintah provinsi juga melakukan perbaikan infrastruktur pendukung permukiman masyarakat di semua kabupaten," ujar Paulus Waterpauw.
Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi membentuk satuan tugas sekaligus koordinator pelaksana program pada setiap kabupaten dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.
Untuk mengoptimalkan validasi data prevalensi stunting, pemerintah provinsi kemudian meluncurkan sistem manajemen informasi terpadu yaitu aplikasi Elektronik Kemiskinan Ekstrim dan Stunting (E-KERITING).
"Aplikasi E-KERITING sudah diluncurkan tanggal 25 Juli 2023," ujar Paulus Waterpauw.
Ketua Satgas Percepatan Penanganan Stunting Papua Barat Juliana Antoneta Maitimu menjelaskan, jumlah balita stunting yang diangkat menjadi anak asuh bagi gubernur, bupati, pimpinan OPD dan pejabat lainnya sebanyak 678 balita.
Setiap balita stunting mendapat dukungan dana untuk memperbaiki asupan gizi sebanyak Rp10 juta selama dua bulan pelaksanaan intervensi.
"Jumlah tiap kabupaten bervariasi, tergantung jumlah anak asuh stunting," kata Juliana.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023