Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat siap mendukung mendampingi proses tata kelola pemerintahan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto bersama jajarannya usai mengunjungi Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Selasa mengatakan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik dan bersih bisa dilakukan sepanjang ada kemauan.
"Tata kelola pemerintahan bisa dilkukan asal ada kemauan kuat dan komitmen dari pimpinan daerah untuk berubah menjadi lebih baik dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas keuangan dan pembangunan," kata Lepot.
BPKP Papua Barat sedang melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran (evran) pada seluruh pemerintah daerah di Papua Barat termasuk Pemkab Manokwari. Evran fokus pada lima sektor yaitu pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing pariwisata.
BPKP juga tengah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penilaian kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) di Pemkab Manokwari.
Saat ini SPIP dan APIP Pemkab Manokwari berada di level 2 dari 1-5 tingkatan level. Karenanya BPKP akan berupaya melakukan pembinaan untuk peningkatan kualitas SPIP dan APIP di Pemkab Manokwari setidaknya minimal berada di level 3.
"Jadi memang belum sepenuhnya tercapai, ada beberapa hal yang memang perlu ditindaklanjuti makanya kami perlu koordinasi dengan Bupati dengan jajarannya," kata Lepot.
Lepot menambahkan, BPKP juga berencana menyelenggarakan Workshop Dana Desa di Kabupaten Manokwari. Workshop tersebut akan dihadiri narasumber anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat, BPKP Pusat, Kemendagri/Kemendes PDTT dan perwakilan Kementerian Keuangan RI.
"Untuk itu kami mohon dukungan dan kerja sama Bupati beserta jajarannya untuk kelancaran pelaksanaan evran, workshop dana desa, evaluasi SPIP terintegrasi dan kapabilitas APIP di Pemkab Manokwari," jelasnya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, didampingi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Manokwari, Jontianus Silalahi, mengapresiasi peran dan fungsi BPKP Papua Barat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manokwari.
"Kehadiran perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sangat berdampak terhadap proses pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari," kata Hermus.
Hermus berharap BPKP mampu membantu pihaknya dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan terutama para aparatur pengelola keuangan daerah dan aparatur pengawasan internal melalui bimbingan teknis (bimtek), workshop, sosialisasi, dan pendampingan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto bersama jajarannya usai mengunjungi Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Selasa mengatakan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik dan bersih bisa dilakukan sepanjang ada kemauan.
"Tata kelola pemerintahan bisa dilkukan asal ada kemauan kuat dan komitmen dari pimpinan daerah untuk berubah menjadi lebih baik dalam tata kelola pemerintahan, akuntabilitas keuangan dan pembangunan," kata Lepot.
BPKP Papua Barat sedang melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran (evran) pada seluruh pemerintah daerah di Papua Barat termasuk Pemkab Manokwari. Evran fokus pada lima sektor yaitu pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing pariwisata.
BPKP juga tengah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penilaian kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) di Pemkab Manokwari.
Saat ini SPIP dan APIP Pemkab Manokwari berada di level 2 dari 1-5 tingkatan level. Karenanya BPKP akan berupaya melakukan pembinaan untuk peningkatan kualitas SPIP dan APIP di Pemkab Manokwari setidaknya minimal berada di level 3.
"Jadi memang belum sepenuhnya tercapai, ada beberapa hal yang memang perlu ditindaklanjuti makanya kami perlu koordinasi dengan Bupati dengan jajarannya," kata Lepot.
Lepot menambahkan, BPKP juga berencana menyelenggarakan Workshop Dana Desa di Kabupaten Manokwari. Workshop tersebut akan dihadiri narasumber anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat, BPKP Pusat, Kemendagri/Kemendes PDTT dan perwakilan Kementerian Keuangan RI.
"Untuk itu kami mohon dukungan dan kerja sama Bupati beserta jajarannya untuk kelancaran pelaksanaan evran, workshop dana desa, evaluasi SPIP terintegrasi dan kapabilitas APIP di Pemkab Manokwari," jelasnya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, didampingi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Manokwari, Jontianus Silalahi, mengapresiasi peran dan fungsi BPKP Papua Barat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manokwari.
"Kehadiran perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sangat berdampak terhadap proses pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Manokwari," kata Hermus.
Hermus berharap BPKP mampu membantu pihaknya dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan terutama para aparatur pengelola keuangan daerah dan aparatur pengawasan internal melalui bimbingan teknis (bimtek), workshop, sosialisasi, dan pendampingan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023