DPRD Kota Sorong bersama BPJS Kesehatan Cabang Sorong gandeng enam rumah sakit dan klinik untuk melakukan evaluasi tentang realisasi mutu layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) guna memastikan program ini berjalan optimal.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim di Sorong, Rabu, menjelaskan sebagai wakil rakyat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan layanan kesehatan kepada masyarakat berjalan baik dan maksimal.
Jadi, kata dia, pertemuan ini merupakan tahapan evaluasi bersama BPJS Kesehatan dengan menggandeng enam fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Rumah Sakit Sele Be Solu, Herlina, Pertamina, Maleo, Rumah Sakit Angkatan Laut, Mutiara dan Klinik Prudent guna memastikan mutu layanan JKN iti berjalan optimal.
"Karena adanya keluhan dari peserta BPJS Kesehatan terkait mutu layanan kesehatan di rumah sakit, sehingga perlu dilakukan evaluasi," jelas Ketua
Dia mengatakan, penekanan penting yang perlu diperhatikan adalah pemerintah daerah harus berkomitmen untuk memastikan masyarakat ter-cover di dalam program JKN.
Kemudian, pihak BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan lain harus mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan mempermudah akses layanan kesehatan sehingga masyarakat mudah mengakses kesehatan.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama memastikan hal tersebut benar-benar dilakukan oleh pelayanan kesehatan, supaya masyarakat terlayani dengan baik.
“Mengenai komitmen janji layanan JKN oleh seluruh faskes (fasilitas kesehatan) di Kota Sorong, kami minta komitmen tersebut dibuat kembali. Mengingat berdasarkan peraturan presiden mengharuskan seluruh faskes di daerah ,harus taat pada layanan mutu yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” pinta dia.
Dia menyarankan kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk membuat group online guna mempermudah koordinasi dalam penanganan pasien yang membutuhkan penanganan segera.
"Jadi ketika pasien BPJS Kesehatan datang ke suatu rumah sakit, namun kondisinya penuh maka rumah sakit tersebut bisa berkoordinasi secepat mungkin dan memberikan rekomendasi pasien harus ke rumah sakit mana yang masih kosong," ujar dia.
Komisi 1 DPRD Kota Sorong berkomitmen akan mendorong pemerintah untuk menghadirkan alat CT Scan di rumah sakit yang ada di Kota Sorong.
“Menyangkut Rumah Sakit Oetoyo angkatan laut, kami juga mendorong agar bagaimana izin operasionalnya bisa segera dikeluarkan. Hal ini harus diupayakan segera, agar rumah sakit angkatan laut bisa menjadi salah satu tempat untuk masyarakat kota sorong bisa berobat,” tegasnya.
Komisi 1 DPRD Kota Sorong juga akan segera mengusulkan pembuatan peraturan daerah terkait dengan penggunaan mobil ambulance rumah sakit.
Sementara itu, Penjabat Pengganti Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sorong Novianti mengatakan, BPJS Kesehatan Cabang Sorong selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta JKN-KIS.
Menurutnya, berbicara terkait dengan pelayanan itu bukan hanya menjadi tugas dari BPJS Kesehatan, tapi dibutuhkan kolaborasi.
“Kolaborasi yang baik dari pihak pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan dan juga tentunya adalah pengawasan dari DPRD setempat,” ucapnya.
Salah satunya bentuk komitmen BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah adalah dibentuknya tim transformasi mutu layanan, yang langsung diketuai Sekretaris Daerah Kota Sorong.
Tugas tim transformasi mutu layanan, kata Novi, salah satunya adalah melakukan supervisi ke fasilitas pelayanan kesehatan, untuk memastikan bahwa peserta terjamin, diberikan pelayanan yang baik dan juga terpenuhinya komitmen maklumat janji layanan.
“Kami dari BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari kepesertaan dan juga terkait dengan penjaminan pelayanan kesehatan. Tagline dari BPJS Kesehatan di tahun ini adalah transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara,” tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim di Sorong, Rabu, menjelaskan sebagai wakil rakyat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan layanan kesehatan kepada masyarakat berjalan baik dan maksimal.
Jadi, kata dia, pertemuan ini merupakan tahapan evaluasi bersama BPJS Kesehatan dengan menggandeng enam fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Rumah Sakit Sele Be Solu, Herlina, Pertamina, Maleo, Rumah Sakit Angkatan Laut, Mutiara dan Klinik Prudent guna memastikan mutu layanan JKN iti berjalan optimal.
"Karena adanya keluhan dari peserta BPJS Kesehatan terkait mutu layanan kesehatan di rumah sakit, sehingga perlu dilakukan evaluasi," jelas Ketua
Dia mengatakan, penekanan penting yang perlu diperhatikan adalah pemerintah daerah harus berkomitmen untuk memastikan masyarakat ter-cover di dalam program JKN.
Kemudian, pihak BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan lain harus mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan mempermudah akses layanan kesehatan sehingga masyarakat mudah mengakses kesehatan.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama memastikan hal tersebut benar-benar dilakukan oleh pelayanan kesehatan, supaya masyarakat terlayani dengan baik.
“Mengenai komitmen janji layanan JKN oleh seluruh faskes (fasilitas kesehatan) di Kota Sorong, kami minta komitmen tersebut dibuat kembali. Mengingat berdasarkan peraturan presiden mengharuskan seluruh faskes di daerah ,harus taat pada layanan mutu yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” pinta dia.
Dia menyarankan kepada seluruh fasilitas kesehatan untuk membuat group online guna mempermudah koordinasi dalam penanganan pasien yang membutuhkan penanganan segera.
"Jadi ketika pasien BPJS Kesehatan datang ke suatu rumah sakit, namun kondisinya penuh maka rumah sakit tersebut bisa berkoordinasi secepat mungkin dan memberikan rekomendasi pasien harus ke rumah sakit mana yang masih kosong," ujar dia.
Komisi 1 DPRD Kota Sorong berkomitmen akan mendorong pemerintah untuk menghadirkan alat CT Scan di rumah sakit yang ada di Kota Sorong.
“Menyangkut Rumah Sakit Oetoyo angkatan laut, kami juga mendorong agar bagaimana izin operasionalnya bisa segera dikeluarkan. Hal ini harus diupayakan segera, agar rumah sakit angkatan laut bisa menjadi salah satu tempat untuk masyarakat kota sorong bisa berobat,” tegasnya.
Komisi 1 DPRD Kota Sorong juga akan segera mengusulkan pembuatan peraturan daerah terkait dengan penggunaan mobil ambulance rumah sakit.
Sementara itu, Penjabat Pengganti Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sorong Novianti mengatakan, BPJS Kesehatan Cabang Sorong selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta JKN-KIS.
Menurutnya, berbicara terkait dengan pelayanan itu bukan hanya menjadi tugas dari BPJS Kesehatan, tapi dibutuhkan kolaborasi.
“Kolaborasi yang baik dari pihak pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan dan juga tentunya adalah pengawasan dari DPRD setempat,” ucapnya.
Salah satunya bentuk komitmen BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah adalah dibentuknya tim transformasi mutu layanan, yang langsung diketuai Sekretaris Daerah Kota Sorong.
Tugas tim transformasi mutu layanan, kata Novi, salah satunya adalah melakukan supervisi ke fasilitas pelayanan kesehatan, untuk memastikan bahwa peserta terjamin, diberikan pelayanan yang baik dan juga terpenuhinya komitmen maklumat janji layanan.
“Kami dari BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari kepesertaan dan juga terkait dengan penjaminan pelayanan kesehatan. Tagline dari BPJS Kesehatan di tahun ini adalah transformasi mutu layanan yang mudah, cepat dan setara,” tandasnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023