Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengeluarkan enam rekomendasi percepatan penanganan masalah balita gagal tumbuh akibat kurang gizi atau stunting, dan kemiskinan ekstrem pada tujuh kabupaten di provinsi tersebut.
"Langkah ini untuk mendukung program nasional yaitu penangan stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Paulus Waterpauw di Manokwari, Kamis.
Ia menjelaskan enam rekomendasi itu telah disepakati oleh tujuh bupati di Papua Barat yakni Bupati Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Rekomendasi pertama, pemerintah kabupaten segera melakukan validasi dan tingkatkan cakupan entri data status gizi balita melalui aplikasi E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
Kedua, pemerintah provinsi dan kabupaten segera kendalikan aksi konvergensi multipihak termasuk melibatkan pihak swasta.
Ketiga, segera melakukan intervensi sensitif untuk mencegah munculnya kasus stunting yang baru.
Keempat, pemerintah daerah segera meningkatkan alokasi APBD untuk percepatan penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kelima, pengembangan sistem manajemen terpadu serta peningkatan partisipasi melalui monitoring, evaluasi dan pelatihan aplikasi E-Kriting (Elektronik Kemiskinan Ekstrim dan Stunting).
Keenam, pemerintah provinsi bersama kabupaten mengawal pelaksanaan sensus yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama 40 hari yang dimulai pada Agustus 2023.
Gubernur menegaskan bupati dan wakil bupati harus proaktif serta meningkatkan sinergi pelaksanaan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut merujuk pada arahan Presiden Jokowi tentang kebijakan strategis nasional, menyamakan persepsi dan evaluasi program yang tekad dan harus dilaksanakan.
"Sama-sama duduk berpikir dan bicara demi kepentingan masyarakat Papua Barat," tegasnya.
Ia menjelaskan berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, tercatat 2.659 anak di Papua terindikasi stunting atau sebesar 30 persen.
Saat ini, pemerintah telah menyepakati untuk target percepatan penurunan stunting tahun 2024 mencapai 22 persen sehingga perlu strategi yang tepat.
"Tidak pakai waktu lama kalau kita punya semangat bersama turunkan stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Waterpauw.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Langkah ini untuk mendukung program nasional yaitu penangan stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Paulus Waterpauw di Manokwari, Kamis.
Ia menjelaskan enam rekomendasi itu telah disepakati oleh tujuh bupati di Papua Barat yakni Bupati Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Rekomendasi pertama, pemerintah kabupaten segera melakukan validasi dan tingkatkan cakupan entri data status gizi balita melalui aplikasi E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
Kedua, pemerintah provinsi dan kabupaten segera kendalikan aksi konvergensi multipihak termasuk melibatkan pihak swasta.
Ketiga, segera melakukan intervensi sensitif untuk mencegah munculnya kasus stunting yang baru.
Keempat, pemerintah daerah segera meningkatkan alokasi APBD untuk percepatan penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kelima, pengembangan sistem manajemen terpadu serta peningkatan partisipasi melalui monitoring, evaluasi dan pelatihan aplikasi E-Kriting (Elektronik Kemiskinan Ekstrim dan Stunting).
Keenam, pemerintah provinsi bersama kabupaten mengawal pelaksanaan sensus yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama 40 hari yang dimulai pada Agustus 2023.
Gubernur menegaskan bupati dan wakil bupati harus proaktif serta meningkatkan sinergi pelaksanaan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut merujuk pada arahan Presiden Jokowi tentang kebijakan strategis nasional, menyamakan persepsi dan evaluasi program yang tekad dan harus dilaksanakan.
"Sama-sama duduk berpikir dan bicara demi kepentingan masyarakat Papua Barat," tegasnya.
Ia menjelaskan berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, tercatat 2.659 anak di Papua terindikasi stunting atau sebesar 30 persen.
Saat ini, pemerintah telah menyepakati untuk target percepatan penurunan stunting tahun 2024 mencapai 22 persen sehingga perlu strategi yang tepat.
"Tidak pakai waktu lama kalau kita punya semangat bersama turunkan stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Waterpauw.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023