Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Dance Sangkek menyebut pos pelayanan terpadu (Posyandu) berperan penting dan harus mampu menjadi pusat layanan terdepan penanganan stunting (gagal tumbuh) di daerah tersebut.
"Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka stunting, termasuk menghadirkan pelayanan hingga ke tingkat dasar dengan memperbanyak jumlah Posyandu sebagai pengawasan langsung," kata Dance Sangkek saat meresmikan Posyandu Maria Kampung Katebu di Manokwari, Jumat.
Ia mengatakan stunting harus menjadi perhatian serius, selain tugas utama Posyandu sebagai pelaksana pengawasan kesehatan masyarakat dan pelayanan keluarga, seperti pemantauan tumbuh kembang anak, penurunan kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup lansia.
Posyandu yang merupakan layanan kesehatan berbasis masyarakat dalam perjalanannya bisa didanai dengan dana desa yang diberikan rutin oleh pemerintah.
"Peran Posyandu sangat penting, di sana ada penambahan gizi anak, vitamin dan pemenuhan kebutuhan ibu hamil yang tujuannya untuk menghindari stunting," kata Sekda.
Ia mengakui hingga saat ini Provinsi Papua Barat masih menjadi provinsi tertinggi kasus stuntingnya dengan 30 persen dari jumlah populasi. Ia berharap dengan peran semua pihak, termasuk seluruh masyarakat bisa mewujudkan eliminasi stunting di daerah itu.
Hingga akhir 2023, Papua Barat menargetkan bisa menekan kasus stunting di wilayah itu hingga di bawah rata-rata nasional atau sekitar 19 persen.
" Upaya penurunan stunting merupakan kerja tim, sehingga tidak bisa hanya dilimpahkan pada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD). Jadi, semua unsur harus terlibat untuk mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Papua Barat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka stunting, termasuk menghadirkan pelayanan hingga ke tingkat dasar dengan memperbanyak jumlah Posyandu sebagai pengawasan langsung," kata Dance Sangkek saat meresmikan Posyandu Maria Kampung Katebu di Manokwari, Jumat.
Ia mengatakan stunting harus menjadi perhatian serius, selain tugas utama Posyandu sebagai pelaksana pengawasan kesehatan masyarakat dan pelayanan keluarga, seperti pemantauan tumbuh kembang anak, penurunan kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup lansia.
Posyandu yang merupakan layanan kesehatan berbasis masyarakat dalam perjalanannya bisa didanai dengan dana desa yang diberikan rutin oleh pemerintah.
"Peran Posyandu sangat penting, di sana ada penambahan gizi anak, vitamin dan pemenuhan kebutuhan ibu hamil yang tujuannya untuk menghindari stunting," kata Sekda.
Ia mengakui hingga saat ini Provinsi Papua Barat masih menjadi provinsi tertinggi kasus stuntingnya dengan 30 persen dari jumlah populasi. Ia berharap dengan peran semua pihak, termasuk seluruh masyarakat bisa mewujudkan eliminasi stunting di daerah itu.
Hingga akhir 2023, Papua Barat menargetkan bisa menekan kasus stunting di wilayah itu hingga di bawah rata-rata nasional atau sekitar 19 persen.
" Upaya penurunan stunting merupakan kerja tim, sehingga tidak bisa hanya dilimpahkan pada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD). Jadi, semua unsur harus terlibat untuk mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Papua Barat," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023