Dinas Kesehatan Provinsi Papua berharap melalui kegiatan rekonsiliasi stunting maka Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dapat menekan angka prevalensi stunting di mana agar dapat menurun hingga berada pada nol persen kasus di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Roby Kayame di Jayapura, Selasa mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui TPPS setempat.
"Peran aktif bersama serta sinergitas dari semua sangatlah penting dalam penanganan stunting di mana mampu menggerakkan rencana aksi di tingkat Provinsi Papua," katanya.
Menurut Roby, sebagaimana diketahui bersama sesuai target nasional pada 2024 angka stunting harus mencapai 14 persen sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Begitupun dengan Provinsi Papua masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menurunkan prevalensi di mana berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 kami berada di angka 29,5 persen, " ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu pihaknya berharap seluruh personel dan instansi yang tergabung dalam TPPS Provinsi Papua mampu berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara aktif serta terintegratif dan kooperatif dengan seluruh stakeholder.
"Sehingga konvergensi terhadap sasaran prioritas dapat berjalan secara efektif," katanya lagi.
Dia menambahkan di mana hal tersebut sejalan dengan itu melalui Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang dimaksudkan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030.
Sebelumnya dilakukan pembukaan kegiatan rekonsiliasi stunting provinsi Papua dengan tema “Sinergitas TPPS Tingkat Provinsi Papua Dalam Rangka
Capaian Target Penurunan Prevalensi Stunting 14 persen di Tahun 2024” yang diikuti seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua dan kabupaten/kota pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Senin (21/11).
Menurut Roby, sebagaimana diketahui bersama sesuai target nasional pada 2024 angka stunting harus mencapai 14 persen sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Begitupun dengan Provinsi Papua masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menurunkan prevalensi di mana berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 kami berada di angka 29,5 persen, " ujarnya.
Dia menjelaskan untuk itu pihaknya berharap seluruh personel dan instansi yang tergabung dalam TPPS Provinsi Papua mampu berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara aktif serta terintegratif dan kooperatif dengan seluruh stakeholder.
"Sehingga konvergensi terhadap sasaran prioritas dapat berjalan secara efektif," katanya lagi.
Dia menambahkan di mana hal tersebut sejalan dengan itu melalui Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang dimaksudkan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030.
Sebelumnya dilakukan pembukaan kegiatan rekonsiliasi stunting provinsi Papua dengan tema “Sinergitas TPPS Tingkat Provinsi Papua Dalam Rangka
Capaian Target Penurunan Prevalensi Stunting 14 persen di Tahun 2024” yang diikuti seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua dan kabupaten/kota pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Senin (21/11).
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022