Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua melibatkan 17.385 kader untuk melaksanakan upaya pencegahan stunting agar angka prevelansinya dapat turun hingga berada pada angka nol persen di Bumi Cenderawasih.
Kepala Perwakilan BKKBN Papua Nerius Auparay di Jayapura, Selasa, mengatakan pihaknya menargetkan kasus stunting bisa turun hingga 15,5 persen pada tiga tahun ke depan.
"Kami bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting yang mana berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 Papua berada di angka 29,5 persen," katanya.
Menurut Nerius, tingginya kasus stunting dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kurangnya pasokan makanan bergizi bagi anak, kemudian perilaku hidup bersih, lalu belum tersedianya rumah layak huni, serta akses air bersih dan pemahaman tentang kesehatan lingkungan.
"Untuk itu kami akan menugaskan tiga orang kader pada setiap kampung guna memberikan sosialisasi terkait stunting," ujarnya.
Dia menjelaskan tiga kader tersebut terdiri dari bidan, kader PKK dan kader kesehatan di mana untuk membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan percepatan penanganan stunting di masing-masing kampung.
"Hal ini penting untuk dilakukan sosialisasi serta dibutuhkan kerja sama dengan seluruh instansi terkait sehingga target penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dapat tercapai,” katanya lagi.
Dia menambahkan stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mana ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar.
Menurut Nerius, tingginya kasus stunting dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kurangnya pasokan makanan bergizi bagi anak, kemudian perilaku hidup bersih, lalu belum tersedianya rumah layak huni, serta akses air bersih dan pemahaman tentang kesehatan lingkungan.
"Untuk itu kami akan menugaskan tiga orang kader pada setiap kampung guna memberikan sosialisasi terkait stunting," ujarnya.
Dia menjelaskan tiga kader tersebut terdiri dari bidan, kader PKK dan kader kesehatan di mana untuk membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan percepatan penanganan stunting di masing-masing kampung.
"Hal ini penting untuk dilakukan sosialisasi serta dibutuhkan kerja sama dengan seluruh instansi terkait sehingga target penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dapat tercapai,” katanya lagi.
Dia menambahkan stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mana ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022