![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://papuabarat.antaranews.com/berita/1714/polda-papua-barat-endus-sejumlah-kerawanan-pemilu&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Polda Papua Barat "endus" sejumlah kerawanan pemilu){kind=link}
Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Kepolisian Daerah Papua Barat "mengendus" sejumlah potensi kerawanan pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 di daerah tersebut.
Kepala Biro Operasi Polda Papua Barat, Kombes Pol Moch Sagi di Manokwari, Minggu, mengatakan netralitas penyelenggara pemilu yang dibutuhkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan menekan kecenderungan petugasnya agar tidak memihak pada calon tertentu.
Ia mengutarakan, netralitas penyelengga Pemilu menjadi salah satu potensi kerwanan di daerah tersebut. Hal ini harus diantisipasi agar tidak ada sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara.
Berkaca dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya, lanjut Sagi, keributan pada saat pemungutan suara masih berpotensi terjadi. Hal itu bisa terjadi akibat sejumlah persoalan seperti undangan bagi pemilih serta hal-hal teknis lain di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Potensi kerawanan lainnya, katanya, masih banyak warga yang belum melakukan perekam KTP elektronik. Mereka terancam tidak bisa menyalurkan hak suara saat pencoblosan.
Warga yang belum merekam data e-KTP umumnya berada di wilayah pedalaman, pesisir pantai karena sarana dan prasarana hingga jaringan internet.
Ia mengungkapkan, Polda Papua Barat juga mengendus potensi bahwa momentum Pemilu akan dimanfaatkan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk mengangkat isu yang dapat memecah belah masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat tidak terpancing isu yang dapat becah belah.
Potensi konflik paling besar dapat terjadi pasca pemunguatan suara atau penghitungan dan penetapan calon terpilih.
‘’Perselisihan terkait keabsahan ataupun jumlah suara yang dihitung, sering menimbulkan protes dan keributan antar pendukung. Ini sangat mungkin terjadi,’’ ujarnya.
Mantan Kapolres Mimika ini meminta para Kapolres melaksanakan sosialisasi ke partai. Pengumpulan informasi, identifikasi serta pemetaan kelompok massa pendukung harus dilakukan sebagai upaya antisipasi.
‘’Mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat, para tokoh agama, tokoh pemuda untuk menciptakan kamtibmas,’’ ujar Sagi.
‘’Waspadai agenda kelompok lain yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Ini yang paling kita khawatirkan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Biro Operasi Polda Papua Barat, Kombes Pol Moch Sagi di Manokwari, Minggu, mengatakan netralitas penyelenggara pemilu yang dibutuhkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan menekan kecenderungan petugasnya agar tidak memihak pada calon tertentu.
Ia mengutarakan, netralitas penyelengga Pemilu menjadi salah satu potensi kerwanan di daerah tersebut. Hal ini harus diantisipasi agar tidak ada sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara.
Berkaca dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya, lanjut Sagi, keributan pada saat pemungutan suara masih berpotensi terjadi. Hal itu bisa terjadi akibat sejumlah persoalan seperti undangan bagi pemilih serta hal-hal teknis lain di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Potensi kerawanan lainnya, katanya, masih banyak warga yang belum melakukan perekam KTP elektronik. Mereka terancam tidak bisa menyalurkan hak suara saat pencoblosan.
Warga yang belum merekam data e-KTP umumnya berada di wilayah pedalaman, pesisir pantai karena sarana dan prasarana hingga jaringan internet.
Ia mengungkapkan, Polda Papua Barat juga mengendus potensi bahwa momentum Pemilu akan dimanfaatkan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk mengangkat isu yang dapat memecah belah masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat tidak terpancing isu yang dapat becah belah.
Potensi konflik paling besar dapat terjadi pasca pemunguatan suara atau penghitungan dan penetapan calon terpilih.
‘’Perselisihan terkait keabsahan ataupun jumlah suara yang dihitung, sering menimbulkan protes dan keributan antar pendukung. Ini sangat mungkin terjadi,’’ ujarnya.
Mantan Kapolres Mimika ini meminta para Kapolres melaksanakan sosialisasi ke partai. Pengumpulan informasi, identifikasi serta pemetaan kelompok massa pendukung harus dilakukan sebagai upaya antisipasi.
‘’Mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat, para tokoh agama, tokoh pemuda untuk menciptakan kamtibmas,’’ ujar Sagi.
‘’Waspadai agenda kelompok lain yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Ini yang paling kita khawatirkan," pungkasnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018