Wasior,(Antaranews Papua Barat)-Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat tahun ini ditingkatkan sebesar Rp.1,7 miliar dari sekitar Rp.45 miliar menjadi Rp.47 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerau (Bappeda) Teluk Wondama, Palino Phiter Lambe di Wasior, Senin, mengatakan, rencana kenaikan ADD dimasukan dalam APBD Perubahan tahun 2018.
Berbeda dengan dana desa yang bersumber dari APBN, ADD berasal dari APBD. Sesuai Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dengan besaran paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima setiap tahun.
Lambe berharap kegiatan yang dibiayai melalai ADD mampi meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa sesuai keputusan musyawarah masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Teluk Wondama Hendrik Rico Tetelepta pada wawancara sebelumnya menyatakan , pihaknya beberapa kali mendorong agar pagu ADD dinaikkan. Anggaran Rp 45 miliar yang dialokasikan selama ini dinilai belum mencapai 10 persen dari dana perimbangan sesuai ketentuan Permendagri 37/2007.
ADD sebesar 45 miliar dibagi rata untuk 75 kampung di Wondama dengan rata-rata per kampung mendapat sekitar 300 juta lebih per tahun. Mulai tahun 2017, ADD dibagi dalam 3 tahap sesuai dengan tahap pencairan dana desa.
Di Kabupaten Teluk Wondama, ADD biasanya dipakai untuk biaya honorarium kepala kampung dan aparat kampung termasuk badan permusyarawatan kampung (baperkam).
Anggaran ini juga dimanfaatkan untuk biaya operasional pemerintah kampung serta penyediaan sarana penunjang lainnya.
"Adanya penambahan diharapkan pelayanan dan kinerja aparatur kampung juga meningkat. Lebih banyak hal bisa dilakukan sehingga masyarakat puas dengan layanan yang diterima," sebut Hendrik Rico.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerau (Bappeda) Teluk Wondama, Palino Phiter Lambe di Wasior, Senin, mengatakan, rencana kenaikan ADD dimasukan dalam APBD Perubahan tahun 2018.
Berbeda dengan dana desa yang bersumber dari APBN, ADD berasal dari APBD. Sesuai Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ADD bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dengan besaran paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima setiap tahun.
Lambe berharap kegiatan yang dibiayai melalai ADD mampi meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa sesuai keputusan musyawarah masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Teluk Wondama Hendrik Rico Tetelepta pada wawancara sebelumnya menyatakan , pihaknya beberapa kali mendorong agar pagu ADD dinaikkan. Anggaran Rp 45 miliar yang dialokasikan selama ini dinilai belum mencapai 10 persen dari dana perimbangan sesuai ketentuan Permendagri 37/2007.
ADD sebesar 45 miliar dibagi rata untuk 75 kampung di Wondama dengan rata-rata per kampung mendapat sekitar 300 juta lebih per tahun. Mulai tahun 2017, ADD dibagi dalam 3 tahap sesuai dengan tahap pencairan dana desa.
Di Kabupaten Teluk Wondama, ADD biasanya dipakai untuk biaya honorarium kepala kampung dan aparat kampung termasuk badan permusyarawatan kampung (baperkam).
Anggaran ini juga dimanfaatkan untuk biaya operasional pemerintah kampung serta penyediaan sarana penunjang lainnya.
"Adanya penambahan diharapkan pelayanan dan kinerja aparatur kampung juga meningkat. Lebih banyak hal bisa dilakukan sehingga masyarakat puas dengan layanan yang diterima," sebut Hendrik Rico.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018