Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meminta seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat melakukan penataan birokrasi yang sehat dan memberikan jaminan keamanan guna mendorong minat investasi oleh para pengusaha di wilayah itu.
Berbicara pada rapat kerja bidang investasi yang dihadiri Pemprov dan seluruh Pemkab/Pemkot se Papua Barat di Hotel Swissbell Manokwari, Rabu, Bahlil menyebut penyebab utama rendahnya minat investasi di wilayah itu karena birokrasi yang rumit, kurangnya jaminan keamanan serta kesulitan mendapatkan kepastian hak atas tanah.
"Pertama keamanan harus dijamin, kedua birokrasi dari pejabat yang memiliki kewenangan, ketiga masalah di hampir seluruh Papua yaitu masalah jual beli tanah yang rumit. Bagaimana investasi bisa masuk jika ketiganya tidak terpenuhi," ujar Bahlil.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan BKPM, pada 2021 Papua Barat ditargetkan menyerap investasi sebesar Rp3,78 triliun.
Namun hingga Desember 2021 hanya mampu terealisasi sebesar Rp1,11 triliun.
Akibatnya, target yang ditetapkan Pemerintah Pusat terhadap Papua Barat dalam hal pertumbuhan dan penyerapan investasi pada 2022 diturunkan menjadi Rp2,74 triliun.
Bahlil juga memaparkan soal daya saing investasi di Papua Barat jauh tertinggal dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dipandang sangat ironis mengingat Papua Barat kaya akan potensi sumber daya alam.
"Daya saing investasi Papua Barat ada di urutan terakhir dari 34 provinsi di Indonesia," ucap Bahlil.
Menurut mantan Ketua HIPMI itu, minimnya nilai investasi yang masuk ke sebuah daerah maka akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Adapun pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan I 2022 mengalami kontraksi minus 1,01 Persen.
"Di provinsi yang investasinya kurang, pasti pertumbuhan ekonominya lemah. Kontraksi minus yang terjadi itu akibat kurangnya daya beli masyarakat, pengaruh dari pendapatan. Kondisi itu hanya dapat diatasi dengan terciptanya lapangan kerja yang diakomodasi oleh investasi di daerah," jelasnya.
Agar pertumbuhan ekonomi Papua Barat bisa dan terus meningkat di masa mendatang, Bahlil mengajak para kepala daerah di wilayah itu untuk mendukung kehadiran para investor besar di daerahnya masing-masing.
Investasi besar yang datang dari luar baik dalam negeri maupun penanaman modal asing, katanya, harus dapat berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di daerah sehingga pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton di negerinya sendiri.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bahlil: Penataan birokrasi dan jaminan keamanan dorong investasi
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Berbicara pada rapat kerja bidang investasi yang dihadiri Pemprov dan seluruh Pemkab/Pemkot se Papua Barat di Hotel Swissbell Manokwari, Rabu, Bahlil menyebut penyebab utama rendahnya minat investasi di wilayah itu karena birokrasi yang rumit, kurangnya jaminan keamanan serta kesulitan mendapatkan kepastian hak atas tanah.
"Pertama keamanan harus dijamin, kedua birokrasi dari pejabat yang memiliki kewenangan, ketiga masalah di hampir seluruh Papua yaitu masalah jual beli tanah yang rumit. Bagaimana investasi bisa masuk jika ketiganya tidak terpenuhi," ujar Bahlil.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan BKPM, pada 2021 Papua Barat ditargetkan menyerap investasi sebesar Rp3,78 triliun.
Namun hingga Desember 2021 hanya mampu terealisasi sebesar Rp1,11 triliun.
Akibatnya, target yang ditetapkan Pemerintah Pusat terhadap Papua Barat dalam hal pertumbuhan dan penyerapan investasi pada 2022 diturunkan menjadi Rp2,74 triliun.
Bahlil juga memaparkan soal daya saing investasi di Papua Barat jauh tertinggal dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dipandang sangat ironis mengingat Papua Barat kaya akan potensi sumber daya alam.
"Daya saing investasi Papua Barat ada di urutan terakhir dari 34 provinsi di Indonesia," ucap Bahlil.
Menurut mantan Ketua HIPMI itu, minimnya nilai investasi yang masuk ke sebuah daerah maka akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Adapun pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan I 2022 mengalami kontraksi minus 1,01 Persen.
"Di provinsi yang investasinya kurang, pasti pertumbuhan ekonominya lemah. Kontraksi minus yang terjadi itu akibat kurangnya daya beli masyarakat, pengaruh dari pendapatan. Kondisi itu hanya dapat diatasi dengan terciptanya lapangan kerja yang diakomodasi oleh investasi di daerah," jelasnya.
Agar pertumbuhan ekonomi Papua Barat bisa dan terus meningkat di masa mendatang, Bahlil mengajak para kepala daerah di wilayah itu untuk mendukung kehadiran para investor besar di daerahnya masing-masing.
Investasi besar yang datang dari luar baik dalam negeri maupun penanaman modal asing, katanya, harus dapat berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di daerah sehingga pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton di negerinya sendiri.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bahlil: Penataan birokrasi dan jaminan keamanan dorong investasi
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022