Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya meminimalisir temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan anggaran negara di daerah tersebut.
Inspektur Daerah Papua Barat, Sugiyono di Manokwari, Jumat, mengatakan Inspektorat akan segera menurunkan tim untuk memantau seluruh proyek baik fisik maupun nonfisik yang dilaksanakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal ini sebagai upaya pembinaan agar pelaksanaan dan laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik serta sesuai target.
"Personil kami terbatas, namun kami optimistis tim segera bekerja. Kita harus mempertahankan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dan kalau tahun ini kembali memperoleh WTP berarti ikan menerima penyerahan dokumen hasil pemeriksaan LHP di istana negara," katanya.
Ia menyebutkan, dalam waktu dekat BPK pun turun melakukan pemeriksaan di setiap OPD. Pihaknya berharap seluruh OPD terbuka serta proaktif menyambut tim pemeriksa.
Menurutnya, batas waktu pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah efektif tersisa tiga bulan. Kehadiran tim Inspektorat untuk mendorong serta mengevaluasi progres kegiatan seluruh OPD.
Sugiyono menilai, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Sisa waktu tiga bulan ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya serap anggaran.
"Saya mau bilang apa, cepat atau lambat pelaksanaan kegiatan ini tergantung OPD. Kita berharap setiap OPD punya target serta perencanaan yang baik," sebutnya lagi.
Ia menambahkan, terkait pelaksanaan anggaran tahun ini Inspektorat menerima aduan dari masyarakat. Aduan tersebut akan ditindaklanjuti serta dikoordinasikan kepada kepala daerah.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Inspektur Daerah Papua Barat, Sugiyono di Manokwari, Jumat, mengatakan Inspektorat akan segera menurunkan tim untuk memantau seluruh proyek baik fisik maupun nonfisik yang dilaksanakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal ini sebagai upaya pembinaan agar pelaksanaan dan laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik serta sesuai target.
"Personil kami terbatas, namun kami optimistis tim segera bekerja. Kita harus mempertahankan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dan kalau tahun ini kembali memperoleh WTP berarti ikan menerima penyerahan dokumen hasil pemeriksaan LHP di istana negara," katanya.
Ia menyebutkan, dalam waktu dekat BPK pun turun melakukan pemeriksaan di setiap OPD. Pihaknya berharap seluruh OPD terbuka serta proaktif menyambut tim pemeriksa.
Menurutnya, batas waktu pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah efektif tersisa tiga bulan. Kehadiran tim Inspektorat untuk mendorong serta mengevaluasi progres kegiatan seluruh OPD.
Sugiyono menilai, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Sisa waktu tiga bulan ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya serap anggaran.
"Saya mau bilang apa, cepat atau lambat pelaksanaan kegiatan ini tergantung OPD. Kita berharap setiap OPD punya target serta perencanaan yang baik," sebutnya lagi.
Ia menambahkan, terkait pelaksanaan anggaran tahun ini Inspektorat menerima aduan dari masyarakat. Aduan tersebut akan ditindaklanjuti serta dikoordinasikan kepada kepala daerah.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018