Kader Partai Golkar kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat diminta agar pahami serta patut pada anggaran dasar dan rumah tangga atau ADRT organisasi.

"Selaku mantan ketua harian partai Golkar Maybrat saya sangat menyayangkan sikap beberapa kader yang mengatasnamakan 24 Komisariat Distrik  meminta ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat mencopot jabatan Jois Kambu sebagai Plt. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maybrat," kata Luter Kareth di Sorong, Minggu.

Dia mengatakan bahwa sesuai dengan ADRT organisasi surat keputusan (SK) kepengurusan Komisariat Distrik atau Komdis partai Golkar Maybrat sudah berakhir pada 26 Februari 2021.

Menurut dia, berakhirnya SK para Komdis tersebut bersamaan dengan dirinya selaku mantan ketua harian partai Golkar kabupaten Maybrat. Sebab itu, para kader Golkar Maybrat tidak bisa membuat keputusan atau pernyataan-pernyataan sepihak di luar ketentuan ADRT organisasi.

Dikatakan bahwa seharusnya kader Golkar militan dan sesungguhnya paham tentang ADRT organisasi serta tidak membuat hal-hal yang terkesan ilegal.

Ia menyampaikan bahwa Jois Kambu sebagai Plt. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maybrat yang ditunjuk oleh DPD partai Golkar Papua Barat sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Melakukan rapat rapat-rapat koordinasi dengan fraksi Golkar Maybrat dan pengurus partai lainnya untuk membahas dan menetapkan pelaksanaan musyawarah daerah di Kota Sorong.

Musyawarah daerah dilakukan di Sorong karena pertimbangan keamanan. Sebab sebagian besar agenda pemerintah daerah Maybrat juga dilakukan di Sorong dengan alasan yang sama seperti pelantikan Wakil Bupati dilakukan di Sorong karena pertimbangan keamanan.

"Semua kader harus memberi dukungan serta mensukseskan kegiatan musyawarah daerah tersebut. Jika tidak silakan cari partai yang lain," tambah dia.

Pewarta: Ernes Broning Kakisina

Editor : Key Tokan A


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021