Wasior, (Antaranews Papua Barat)-Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Bernadus Imburi menginginkan, daerah tertinggal memperoleh perhatian lebih dalam pembagian dana otonomi khusus.
Bupati saat ditemui di Wasior, Kamis, mengatakan, aspek ketertinggalan daerah selayaknya menjadi salah satu variable dalam membagi dana tersebut, selain tiga indikator yang digunakan selama ini.
Dengan demikian, kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal memiliki ruang fiskal lebih dari yang lain.
"Kalau tidak, kasian orang-orang Papua yang tinggal di daerah tertinggal. Mereka akan sulit mengejar ketertinggalnya dari daerah lain," kata bupati.
Imburi menjelaskan, selama ini indikator yang menjadi acuan pembagian dana Otsus ke kabupaten/kota antara lain luas wilayah, jumlah penduduk asli Papua serta kondisi geografis.
"Paling tidak dalam pembagian dana Otsus kepada kabupaten/kota, konsepnya ya kesejahteraan sosial yang lebih baik dengan memberikan subsidi kepada kabupaten/kota yang masih tertingggal," kata dia.
Sekretaris Daerah Teluk Wondama, Denny Simbar pada wawancara terpisah mengatakan, belum lama ini Komisi A DPR Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Wondama. Anggota Komisi A dalam rombongan tersebut antara lain, Frida Tabita Klasin, Moses Rudi Timisela, Abdul Rumkel, Goliat Dowansiba dan Sahaji Rafideso.
Dalam kunjungan itu, lanjut Denny, Pemkab Teluk Wondama juga mendorong penyusunan regulasi berupa Perdasi (peraturan daerah provinsi) maupun Perdasus (peraturan daerah khusus) yang mengatur tentang penggunaan dana Otsus bidang pendidikan.
Hal tersebut untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak asli Papua terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Memang sekarang sudah ada dana desa, tapi pendidikan tidak tercover, kecuali PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang bsia dibiayai dari dana desa maupun alokasi program dana desa yang kucurkan pemerintah daerah melalui APBD," kata Sekda.
Perdasi dan Perdasus pengelolaan dana Otsus pada pendidikan, bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri daerah, terutama yang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Bupati saat ditemui di Wasior, Kamis, mengatakan, aspek ketertinggalan daerah selayaknya menjadi salah satu variable dalam membagi dana tersebut, selain tiga indikator yang digunakan selama ini.
Dengan demikian, kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal memiliki ruang fiskal lebih dari yang lain.
"Kalau tidak, kasian orang-orang Papua yang tinggal di daerah tertinggal. Mereka akan sulit mengejar ketertinggalnya dari daerah lain," kata bupati.
Imburi menjelaskan, selama ini indikator yang menjadi acuan pembagian dana Otsus ke kabupaten/kota antara lain luas wilayah, jumlah penduduk asli Papua serta kondisi geografis.
"Paling tidak dalam pembagian dana Otsus kepada kabupaten/kota, konsepnya ya kesejahteraan sosial yang lebih baik dengan memberikan subsidi kepada kabupaten/kota yang masih tertingggal," kata dia.
Sekretaris Daerah Teluk Wondama, Denny Simbar pada wawancara terpisah mengatakan, belum lama ini Komisi A DPR Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Wondama. Anggota Komisi A dalam rombongan tersebut antara lain, Frida Tabita Klasin, Moses Rudi Timisela, Abdul Rumkel, Goliat Dowansiba dan Sahaji Rafideso.
Dalam kunjungan itu, lanjut Denny, Pemkab Teluk Wondama juga mendorong penyusunan regulasi berupa Perdasi (peraturan daerah provinsi) maupun Perdasus (peraturan daerah khusus) yang mengatur tentang penggunaan dana Otsus bidang pendidikan.
Hal tersebut untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak asli Papua terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Memang sekarang sudah ada dana desa, tapi pendidikan tidak tercover, kecuali PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang bsia dibiayai dari dana desa maupun alokasi program dana desa yang kucurkan pemerintah daerah melalui APBD," kata Sekda.
Perdasi dan Perdasus pengelolaan dana Otsus pada pendidikan, bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri daerah, terutama yang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018