Wasior, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, berencana mengajukan penambahan data keluarga prasejahtera yang berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama Bayu Setiawan di Wasior, Jumat, mengatakan, jumlah penerima PKH sebagaimana yang diturunkan Kementerian Sosial saat ini sebanyak 3.308 keluarga.
Ia menyebutkan, data tersebut belum sesuai dengan kondisi riil di daerah tersebut. Masih banyak keluarga miskin yang belum terakomodir.
Menurutnya, keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dari Kemensos itu mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015. Data tersebut dipandang tidak relevan untuk diterapkan.
"Data dari pusat 3.308 tapi kenyataan di lapangan itu lebih. Kami sudah melakukan pendataan ulang, kita akan usulkan penambahan,“ sebutnya.
Dinsos Teluk Wondama sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala distrik dan telah disepakati untuk dilakukan pembaharuan data. Meskipun demikian ia belum bisa diketahui data tambahan yang akan diusulkan.
Sejumlah kendala dihadapi dalam pembaruan data ini, sebagian besar warga yang termasuk kategori prasejahtera belum memiliki KTP. Hal ini menyulitkan petugas melakukan verifikasi data.
“Kemensos minta setiap keluarga miskin harus memiliki KTP. Di sini kendala kita, makanya kami juga harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan," ujar Bayu.
Terkait penyaluran PKH tahun 2018, kata dia, dari 3.308 keluarga prasejahtera, 803 diantaranya sudah tersalurkan. Sebagian besar belum karena masih dilakukan verifikasi dan validasi data.
“Karena itu data dari pusat tahun 2015 jadi kita perlu validasi lagi sebab ada masyarakat yang sudah tidak termasuk dalam kategori kurang mampu namun mereka masih terima,"ungkapnya.
Adapun dana PKH yang diterima setiap PKM sebesar Rp2 juta setiap tahun yang dibagikan dalam 4 tahap. Dana disalurkan dalam bentuk nontunai sehingga setiap penerima harus membuka rekening bank.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Teluk Wondama Bayu Setiawan di Wasior, Jumat, mengatakan, jumlah penerima PKH sebagaimana yang diturunkan Kementerian Sosial saat ini sebanyak 3.308 keluarga.
Ia menyebutkan, data tersebut belum sesuai dengan kondisi riil di daerah tersebut. Masih banyak keluarga miskin yang belum terakomodir.
Menurutnya, keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dari Kemensos itu mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015. Data tersebut dipandang tidak relevan untuk diterapkan.
"Data dari pusat 3.308 tapi kenyataan di lapangan itu lebih. Kami sudah melakukan pendataan ulang, kita akan usulkan penambahan,“ sebutnya.
Dinsos Teluk Wondama sudah berkoordinasi dengan seluruh kepala distrik dan telah disepakati untuk dilakukan pembaharuan data. Meskipun demikian ia belum bisa diketahui data tambahan yang akan diusulkan.
Sejumlah kendala dihadapi dalam pembaruan data ini, sebagian besar warga yang termasuk kategori prasejahtera belum memiliki KTP. Hal ini menyulitkan petugas melakukan verifikasi data.
“Kemensos minta setiap keluarga miskin harus memiliki KTP. Di sini kendala kita, makanya kami juga harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan," ujar Bayu.
Terkait penyaluran PKH tahun 2018, kata dia, dari 3.308 keluarga prasejahtera, 803 diantaranya sudah tersalurkan. Sebagian besar belum karena masih dilakukan verifikasi dan validasi data.
“Karena itu data dari pusat tahun 2015 jadi kita perlu validasi lagi sebab ada masyarakat yang sudah tidak termasuk dalam kategori kurang mampu namun mereka masih terima,"ungkapnya.
Adapun dana PKH yang diterima setiap PKM sebesar Rp2 juta setiap tahun yang dibagikan dalam 4 tahap. Dana disalurkan dalam bentuk nontunai sehingga setiap penerima harus membuka rekening bank.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018