Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Masukan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat dibutuhkan terkait rencana pembukaan tambang emas yang akan dilaksanakan PT Abisha Bumi Persada di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
"Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak akan serta merta mengeluarkan izin pengelolaan tambah emas tersebut. Masukan dari LSM akan menjadi salah pertimbangan, termasuk masukan Balitbangda (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Papua Barat," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Rudolf Rumbino di Manokwari, Jumat.
Ia mengutarakan, rencana pembukaan tambang biji emas di kabupaten yang memiliki sebagian besar kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih itu masih dalam tahap awal. Belum lama ini konsultasi publik dilaksanakan terkait rencana penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Menurutnya masih banyak yang harus dipenuhi pihak konsultan perusahaan dalam penyusunan Amdal ini. Ia menekankan, dokumen yang disiapkan benar-benar fakta.
"Dari pengalaman selama ini, konsultan memberikan data copi paste. Entah mereka dapat dari mana, saya tidak mau seperti itu," kata Rumbino.
Ia menginginkan, kelak pembahasan dokumen Amdal tidak dilaksanakan di kantor provinsi maupun kantor kabupaten, melainkan harus dibahas di lahan yang akan menjadi lokasi operasi perusahaan asal Jakarta tersebut.
Menurut dia, LSM dan Balitbangda Papua Barat memegang peranan penting dalam rencana pembukaan penambangan berskala besar tersebut. Pihaknya ingin mendapat banyak masukan agar tim Amdal provinsi tidak salah dalam mengambil keputusan.
"Dalam pertemuan konsultasi publik memang masyarakat menerima rencana penambangan ini dengan sejumlah persyaratan. Meskipun demikian, kami tetap mempertimbangkan masukan LSM dan Balitbangda karena mereka lebih paham tentang dampak positif dan negatif penambangan ini," sebutnya lagi.
Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi pada kesempatan terpisah mengatakan terkait pengurusan Amdal hal itu merupakan urusan pemerintah provinsi.
Ia sadar Teluk Wondama memiliki potensi pertambangan emas, meskipun belum diketahui pasti seberapa besar potensi tersebut.
Menurutnya, dari seluruh potensi yang dimiliki Teluk Wondama, Pariwisata adalah sektor yang paling menjanjikan untuk membangun kesejahteraan masyarakat setempat.
"Kalau kita mengelola pariwisata, yang pasti lingkungan tidak akan rusak. Masyarakat bisa menikmati hasil atau pendapatan dari kunjungan wisatawan serta usaha kepariwisataan yang lain," sebut bupati.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
"Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak akan serta merta mengeluarkan izin pengelolaan tambah emas tersebut. Masukan dari LSM akan menjadi salah pertimbangan, termasuk masukan Balitbangda (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Papua Barat," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Rudolf Rumbino di Manokwari, Jumat.
Ia mengutarakan, rencana pembukaan tambang biji emas di kabupaten yang memiliki sebagian besar kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih itu masih dalam tahap awal. Belum lama ini konsultasi publik dilaksanakan terkait rencana penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Menurutnya masih banyak yang harus dipenuhi pihak konsultan perusahaan dalam penyusunan Amdal ini. Ia menekankan, dokumen yang disiapkan benar-benar fakta.
"Dari pengalaman selama ini, konsultan memberikan data copi paste. Entah mereka dapat dari mana, saya tidak mau seperti itu," kata Rumbino.
Ia menginginkan, kelak pembahasan dokumen Amdal tidak dilaksanakan di kantor provinsi maupun kantor kabupaten, melainkan harus dibahas di lahan yang akan menjadi lokasi operasi perusahaan asal Jakarta tersebut.
Menurut dia, LSM dan Balitbangda Papua Barat memegang peranan penting dalam rencana pembukaan penambangan berskala besar tersebut. Pihaknya ingin mendapat banyak masukan agar tim Amdal provinsi tidak salah dalam mengambil keputusan.
"Dalam pertemuan konsultasi publik memang masyarakat menerima rencana penambangan ini dengan sejumlah persyaratan. Meskipun demikian, kami tetap mempertimbangkan masukan LSM dan Balitbangda karena mereka lebih paham tentang dampak positif dan negatif penambangan ini," sebutnya lagi.
Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi pada kesempatan terpisah mengatakan terkait pengurusan Amdal hal itu merupakan urusan pemerintah provinsi.
Ia sadar Teluk Wondama memiliki potensi pertambangan emas, meskipun belum diketahui pasti seberapa besar potensi tersebut.
Menurutnya, dari seluruh potensi yang dimiliki Teluk Wondama, Pariwisata adalah sektor yang paling menjanjikan untuk membangun kesejahteraan masyarakat setempat.
"Kalau kita mengelola pariwisata, yang pasti lingkungan tidak akan rusak. Masyarakat bisa menikmati hasil atau pendapatan dari kunjungan wisatawan serta usaha kepariwisataan yang lain," sebut bupati.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018