Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, segera menetapkan kandidat yang terpilih pada Pilkada serentak tahun 2020.
Komisioner KPU Pegunungan Arfak Divisi Teknis Penyelenggara, Yosak Saroi di Manokwari, Selasa, mengutarakan bahwa tidak ada pihak yang memperselisihkan hasil Pilkada di daerah tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK)
KPU Pegunungan Arfak, sebut Yosak, melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada pada 14 Desember 2020. Pascapenetapan hingga saat ini tidak ada perkara perselisihan hasil Pilkada Pegunungan Arfak yang teregistrasi di MK.
"Ada batas waktu tiga hari kerja setelah penetapan, jika ada pihak yang keberatan dengan hasil rekapitulasi KPU, bisa mengajukan permohonan ke MK. Hingga batas waktu berakhir yakni pada 16 Desember tidak ada pihak yang mendaftarkan perkara PHP Pegunungan Arfak," katanya.
Saat ini, lanjut Yosak, pihaknya menunggu surat penetapan calon terpilih dari KPU RI yang juga mengacu pada rillis data yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Setelah surat penetapan KPU RI diterima pihaknya akan menggelar rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati Pegunungan Arfak yang terpilih pada Pilkada serentak 2020.
"Kami tidak akan menunda-nunda, begitu surat penetapan KPU RI tiba kami akan segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno penetapan kandidat terpilih," sebut Saroi lagi.
Pegunungan Arfak adalah satu dari tiga daerah di Papua Barat yang menggelar Pilkada dengan satu kandidat. Pada Pilkada Pegunungan Arfak pasangan Yosias Saroi-Marinus Mandacan berhadapan dengan kotak kosong.
Yosak menambahkan bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada di daerah itu mencapai 99,25 persen dari 33.423 pemilih yang tersebar di 10 distrik/kecamatan.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya pada kesempatan terpisah mengutarakan bahwa Pilkada serentak di provinsi ini digelar di sembilan daerah. Dari sembilan daerah itu hanya Pegunungan Arfak yang tidak berperkara di MK.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Komisioner KPU Pegunungan Arfak Divisi Teknis Penyelenggara, Yosak Saroi di Manokwari, Selasa, mengutarakan bahwa tidak ada pihak yang memperselisihkan hasil Pilkada di daerah tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK)
KPU Pegunungan Arfak, sebut Yosak, melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada pada 14 Desember 2020. Pascapenetapan hingga saat ini tidak ada perkara perselisihan hasil Pilkada Pegunungan Arfak yang teregistrasi di MK.
"Ada batas waktu tiga hari kerja setelah penetapan, jika ada pihak yang keberatan dengan hasil rekapitulasi KPU, bisa mengajukan permohonan ke MK. Hingga batas waktu berakhir yakni pada 16 Desember tidak ada pihak yang mendaftarkan perkara PHP Pegunungan Arfak," katanya.
Saat ini, lanjut Yosak, pihaknya menunggu surat penetapan calon terpilih dari KPU RI yang juga mengacu pada rillis data yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Setelah surat penetapan KPU RI diterima pihaknya akan menggelar rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati Pegunungan Arfak yang terpilih pada Pilkada serentak 2020.
"Kami tidak akan menunda-nunda, begitu surat penetapan KPU RI tiba kami akan segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno penetapan kandidat terpilih," sebut Saroi lagi.
Pegunungan Arfak adalah satu dari tiga daerah di Papua Barat yang menggelar Pilkada dengan satu kandidat. Pada Pilkada Pegunungan Arfak pasangan Yosias Saroi-Marinus Mandacan berhadapan dengan kotak kosong.
Yosak menambahkan bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada di daerah itu mencapai 99,25 persen dari 33.423 pemilih yang tersebar di 10 distrik/kecamatan.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya pada kesempatan terpisah mengutarakan bahwa Pilkada serentak di provinsi ini digelar di sembilan daerah. Dari sembilan daerah itu hanya Pegunungan Arfak yang tidak berperkara di MK.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020