Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meminta musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2025 agar membahas program pemberdayaan orang asli Papua (OAP) di wilayah setempat.
Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Ausilius You dalam siaran pers di Jayapura, Rabu, mengatakan pelaksanaan Musrenbang kali ini menggunakan pendekatan program dengan skala prioritas.
"Untuk itu segala program dan prioritas yang diusulkan harus benar-benar pro rakyat, khususnya OAP terutama pada penurunan stunting demi kemanusiaan," kata Ausilius.
Menurut dia, pada Musrenbang ini dilakukan dengan dua agenda, yakni study meeting pembahasan RKPD yang selanjutnya dilanjutkan konsolidasi pembahasan otonomi khusus (Otsus) sesuai usulan dari pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Tengah.
"Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan masukan positif yang membangun dari Pemda setempat, sehingga sinkronisasi antara program provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan lancar," ujarnya lagi.
Dia menjelaskan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut menyasar program strategis nasional yakni penurunan angka kemiskinan ekstrim, penurunan Inflasi, penurunan angka pengangguran terbuka dengan melibatkan stakeholder terkait.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri Restuardy Daud berharap agar perencanaan yang lakukan pada kegiatan Musrenbang itu mampu menjawab tujuan pembangunan dan Otsus.
"Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus, yaitu melindungi sekaligus menjunjung tinggi hak dasar, afirmasi orang asli Papua, percepatan pembangunan, akses layanan publik dan infrastruktur dasar yang selanjutnya RKPD tetap merujuk kepada rencana induk percepatan pembangunan Papua (RIPPP)," katanya.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2025 itu dihadiri unsur Forkompimda Provinsi Papua Tengah, Perwakilan MRP Papua Tengah, para bupati, pimpinan PT. Freeport Indonesia, bertempat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (2/4).
Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Ausilius You dalam siaran pers di Jayapura, Rabu, mengatakan pelaksanaan Musrenbang kali ini menggunakan pendekatan program dengan skala prioritas.
"Untuk itu segala program dan prioritas yang diusulkan harus benar-benar pro rakyat, khususnya OAP terutama pada penurunan stunting demi kemanusiaan," kata Ausilius.
Menurut dia, pada Musrenbang ini dilakukan dengan dua agenda, yakni study meeting pembahasan RKPD yang selanjutnya dilanjutkan konsolidasi pembahasan otonomi khusus (Otsus) sesuai usulan dari pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Tengah.
"Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan masukan positif yang membangun dari Pemda setempat, sehingga sinkronisasi antara program provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan lancar," ujarnya lagi.
Dia menjelaskan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut menyasar program strategis nasional yakni penurunan angka kemiskinan ekstrim, penurunan Inflasi, penurunan angka pengangguran terbuka dengan melibatkan stakeholder terkait.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri Restuardy Daud berharap agar perencanaan yang lakukan pada kegiatan Musrenbang itu mampu menjawab tujuan pembangunan dan Otsus.
"Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus, yaitu melindungi sekaligus menjunjung tinggi hak dasar, afirmasi orang asli Papua, percepatan pembangunan, akses layanan publik dan infrastruktur dasar yang selanjutnya RKPD tetap merujuk kepada rencana induk percepatan pembangunan Papua (RIPPP)," katanya.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2025 itu dihadiri unsur Forkompimda Provinsi Papua Tengah, Perwakilan MRP Papua Tengah, para bupati, pimpinan PT. Freeport Indonesia, bertempat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (2/4).
