Manokwari,(Antara)-Pemerintah Provinsi Papua Barat, Selasa (13/6), mulai menyusun Rencana Program Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) tahun 2017-2022 untuk mengimolementasikan visi misi gubernur dan wakil gubernur yang terpilih pada Pilkada 2017.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada pembukaan rapat Persiapan Penyusunan RPJMD di Manokwari, Selasa, mengatakan, RPJMD merupakan implementasi atau penjabaran visi misi kepemimpinanya
Ia ingin, RPJMD Papua Barat lima tahun kedepan, benar-benar menjawab visi misi serta janji-janjinya selama berkampanye.
Dia mengutarakan, penyusunan RPJMD tersebut pemerintah Papua Barat menggandeng Pusat Studi dan Kajian Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa hal yang harus dijabarkan dalam program yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 tahun kedepan.
"Antara lain menyangkut pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan dan kesehatan," kata Dominggus pada rapat yang difasilitasi Bappeda Papua Barat tersebut.
Dominggus pun menuntut seluruh kepala SKPD, staf dan seluruh pegawai, bekerja secara disiplin waktu, patuh terhadap aturan dan memiliki target yang jelas terhadap program kerja masing-masing.
Pada bidang infrastruktur, ia ingin jalur transportasi bisa menembus seluruh distrik terutama di wilayah pedalaman.
"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bekerja sama secara sinergi. Keterisolasian daerah harus dibuka," kata dia.
Dominggus meyakini, ketersediaan infrastruktur akan mampu memacu kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang dilakukan. Dia ingin masyarakat sejahtera melalui potensi alam di daerah masing-masing.
"Papua Barat kaya akan potensi alamnya, namun rakyat masih biasa-biasa saja. Pemerintah harus hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya lagi.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani pada kesempatan yang sama menuturkan, menjaga stabilitas keamanan pun menjadi salah satu tugas pemerintah.
Ia mencontohkan, kondisi keamanan di sekitar Sanggeng, Manokwari. Menurutnya, persoalan Sanggeng berawal dari masalah sosial dan ekonomi yang kurang mendapat perhatian pemerintah daerah.
"Sanggeng adalah contah, bisa jadi persoalan yang serupa terjadi di daerah lain. Kita harus hadir untuk menekan masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat," ujarnya.
Dia mengungkapkan, masalah kemiskinan dan pengangguran harus mendapat perhatian serius.
"Di Sanggeng itu, satu rumah bisa ditempati oleh beberapa kepala keluarga dan di dalam satu rumah tidak semua bekerja, artinya ada masalah pengangguran di situ," katanya lagi.
Ia ingin sinergitas beberapa SKPD untuk mengatasi persoalan di kompleks tersebut.(*)
