Wasior, (Antaranews Papua Barat)- DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mendesak Bupati Bernadus Imburi merombak personalia pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DPPO).
Kinerja Dinas Kesehatan dinilai masih rendah sehingga belum mampu mengangkat mutu pendidikan.
Sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan dewan antara lain rendahnya serapan anggaran tahun 2017 yang hanya mencapai 79,20 persen. Sarana dan prasana sekolah yang sebagian besar dalam kondisi rusak serta mayoritas guru yang belum mengikuti sertifikasi.
DPRD juga menemukan banyak kegiatan tahun 2017 seperti pengadaan meubeler untuk sekolah, pengadaan seragam sekolah dan pembangunan gedung SMP yang bersumber dari DAK yang tidak jelas sasarannya.
“Maka saudara bupati harus segera membenahi struktur personalia pada Dinas Pendidikan mulai dari Kepala Dinas hingga bidang-bidang agar diisi oleh orang yang benar-benar memahami dunia pendidikan, “ kata Wakil Ketua I DPRD Remran Sinadia sewaktu membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati tahun 2017.
Rekomendasi tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPRD di gedung dewan di Isei, Rabu.
Para wakil rakyat Wondama juga mengusulkan agar Dinas Pendidikan berdiri sendiri dan tidak disatukan dengan bidang pemuda dan olahraga agar bisa lebih fokus mengurusi dunia pendidikan.
“Menindak secara tegas para guru PNS yang tidak disiplin. Ada beberapa guru PNS yang sudah lama tidak mengajar pada sekolah di mana dia bertugas, “ lanjut Remran. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kinerja Dinas Kesehatan dinilai masih rendah sehingga belum mampu mengangkat mutu pendidikan.
Sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan dewan antara lain rendahnya serapan anggaran tahun 2017 yang hanya mencapai 79,20 persen. Sarana dan prasana sekolah yang sebagian besar dalam kondisi rusak serta mayoritas guru yang belum mengikuti sertifikasi.
DPRD juga menemukan banyak kegiatan tahun 2017 seperti pengadaan meubeler untuk sekolah, pengadaan seragam sekolah dan pembangunan gedung SMP yang bersumber dari DAK yang tidak jelas sasarannya.
“Maka saudara bupati harus segera membenahi struktur personalia pada Dinas Pendidikan mulai dari Kepala Dinas hingga bidang-bidang agar diisi oleh orang yang benar-benar memahami dunia pendidikan, “ kata Wakil Ketua I DPRD Remran Sinadia sewaktu membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati tahun 2017.
Rekomendasi tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPRD di gedung dewan di Isei, Rabu.
Para wakil rakyat Wondama juga mengusulkan agar Dinas Pendidikan berdiri sendiri dan tidak disatukan dengan bidang pemuda dan olahraga agar bisa lebih fokus mengurusi dunia pendidikan.
“Menindak secara tegas para guru PNS yang tidak disiplin. Ada beberapa guru PNS yang sudah lama tidak mengajar pada sekolah di mana dia bertugas, “ lanjut Remran. (*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018