DPRD Wondama minta Pemda atasi disparitas harga bapok di pesisir

Komisi B DPRD Teluk Wondama menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran Disperindagdi Wasior, Kamis. (ANTARA/HO-Zack Tonu Balla).

Harga barang di distrik dan kampung yang jauh dari kota, sangat mahal. Pemda harus mengambil langkah

Wasior (ANTARA) - DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat meminta pemerintah daerah setempat segera mengambil tindakan untuk mengatasi disparitas harga bahan kebutuhan pokok di wilayah pesisir dan kepulauan.

Ketua Komisi B DPRD Teluk Wondama Mathelda Fenetruma di Wasior, Kamis, mengatakan bahwa harga bapok pada wilayah pesisir dan kepulauan lebih mahal dibandingkan dengan perkotaan.

Kondisi tersebut sangat menyulitkan masyarakat pesisir maupun kepulauan yang notabene adalah nelayan dan petani tradisional.

“Harga barang di distrik dan kampung yang jauh dari kota, sangat mahal. Pemda harus mengambil langkah," kata Fenetruma.

Ia mencontohkan, harga gula pasir di Kota Wasior per kilogram dibandrol Rp22 ribu-Rp24 ribu, sedangkan di pesisir kepulauan bisa mencapai Rp30 ribu-Rp35 ribu per kilogram.

Demikian pula harga bapok lainnya seperti beras, minyak goreng, dan tepung terigu yang juga meningkat dua kali lipat.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat segera melakukan pengawasan rutin guna menjaga kestabilan harga.

Pemerintah harus memberikan sanksi terhadap pedagang yang sengaja menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih tinggi demi memperoleh keuntungan lebih.

"Harus jadi perhatian dan perlu ada penertiban. Tidak boleh seenaknya pedagang kasih naik harga," ucap dia.

Kepala Disperindag Teluk Wondama Ekbertson Karubuy mengakui bahwa pemantauan harga dan pasokan bapok selama ini hanya terfokus pada wilayah perkotaan.

Dalam waktu dekat, Disperindag akan bekerja sama dengan pemerintah distrik terutama di wilayah pesisir dan kepulauan guna mengoptimalkan pengawasan terhadap harga bapok.

"Sorotan Komisi B segera kami tindak lanjuti dengan pelibatan kepala distrik untuk pantau harga," ucap Ekbertson.

Ia menjelaskan pemantauan harga bapok yang diorientasikan pada kawasan perkotaan dipengaruhi keterbatasan anggaran bagi tim pemantau harga.

Oleh sebabnya, pelibatan aparatur pemerintah distrik menjadi solusi efektif dalam mengatasi disparitas harga yang terjadi di wilayah pesisir dan kepulauan.