Sorong, (Antaranews Papua Barat) -Gubernur IPDN Ermaya Suradinata mengatakan pihaknya siap membantu melakukan kajian pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom dari Provinsi Papua Barat.
"Kami punya Lembaga Pusat Kajian Strategi Teknologi Pemerintahan dan di dalam lembaga tersebut terdapat para pakar di bidang pemerintahan salah satunya adalah pakar pemekaran daerah otonom baru," kata Ermaya Suradinata di Sorong, Sabtu.
Dia mengatakan, apabila ada pemikiran masyarakat wilayah Sorong Raya untuk pemekaran provinsi Papua Barata Daya silakan bisa berkomunikasi dengan lembaga tersebut untuk dilakukan kajian.
"Apabila ada permintaan dari tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya kepada lembaga kajian kami, dengan senang hati kami akan membantu melakukan kajian karena Papua membutuhkan pembangunan," ujarnya.
Pentingnya dilakukan kajian pemekaran, kata dia, sebab apabila persyaratan administrasi pemekaran sudah lengkap sesuai aturan perundang-undangan maka pemerintah akan melakukan kajian pemerintahan.
Sehingga kajian lembaga kajian IPDN tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya nantinya, akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan pemekaran jika memenuhi persyaratan perundang-undangan.
Ia menyampaikan, perkembangan pembangunan serta tata kelola pemerintahan di wilayah Sorong Raya sudah harus memikirkan kedepan pengembangan pemerintahan atau pemekaran sehingga pelayanan lebih dekat kepada masyarakat.
"Masalah moratorium pemekaran wilayah baru adalah kebijakan yang tergantung pada situasi politik. Apabila daerah seperti Papua yang membutuhkan pembangunan memenuhi syarat untuk daerah otonomi baru pasti ada kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat," tambah dia.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
"Kami punya Lembaga Pusat Kajian Strategi Teknologi Pemerintahan dan di dalam lembaga tersebut terdapat para pakar di bidang pemerintahan salah satunya adalah pakar pemekaran daerah otonom baru," kata Ermaya Suradinata di Sorong, Sabtu.
Dia mengatakan, apabila ada pemikiran masyarakat wilayah Sorong Raya untuk pemekaran provinsi Papua Barata Daya silakan bisa berkomunikasi dengan lembaga tersebut untuk dilakukan kajian.
"Apabila ada permintaan dari tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya kepada lembaga kajian kami, dengan senang hati kami akan membantu melakukan kajian karena Papua membutuhkan pembangunan," ujarnya.
Pentingnya dilakukan kajian pemekaran, kata dia, sebab apabila persyaratan administrasi pemekaran sudah lengkap sesuai aturan perundang-undangan maka pemerintah akan melakukan kajian pemerintahan.
Sehingga kajian lembaga kajian IPDN tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya nantinya, akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan pemekaran jika memenuhi persyaratan perundang-undangan.
Ia menyampaikan, perkembangan pembangunan serta tata kelola pemerintahan di wilayah Sorong Raya sudah harus memikirkan kedepan pengembangan pemerintahan atau pemekaran sehingga pelayanan lebih dekat kepada masyarakat.
"Masalah moratorium pemekaran wilayah baru adalah kebijakan yang tergantung pada situasi politik. Apabila daerah seperti Papua yang membutuhkan pembangunan memenuhi syarat untuk daerah otonomi baru pasti ada kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat," tambah dia.(*)
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018