Pandemi virus corona atau Covid-19 yang belum juga mereda sampai saat ini rupanya juga memukul anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Teluk Wondama.
Hal itu tergambar dari menurunnya Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2020.
Dalam Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020, Pendapatan Daerah tercatat mengalami penurunan mencapai 54 miliar lebih dari semula sebesar Rp1,125 triliun menjadi Rp957,172 miliar.
Penurunan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD tahun 2020 terjadi karena adanya pemangkasan dana transfer daerah terutama pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Semula dianggarkan Rp240,132 miliar namun berkurang sebesar 166,587 miliar sehingga tersisa Rp73,545 miliar.
Hal itu disampaikan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Teluk Wondama Abdullatief Suaeri dalam pidato pengantar Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2020 di hadapan rapat paripurna DPRD di Rasiei, Rabu (30/9/2020).
Belanja Daerah juga ikut terkoreksi. Dari semula dianggarkan Rp1,304 triliun berkurang sebesar 27,140 miliar menjadi Rp1,032 triliun. Terdiri atas Belanja Tidak Langsung dari semula 442,960 miliar bertambah sebesar 51,854 miliar menjadi 494,814 miliar. Serta Belanja Langsung semula 587,503 miliar berkurang 79,048 miliar menjadi 508,455 miliar.
Akibatnya defisit anggaranpun ikut membengkak dari semula 18,412 miliar bertambah 27,684 miliar menjadi 46,097 miliar.
“Tahun ini merupakan tahun yang berat bagi APBD kita karena kita harus menghadapi keadaan darurat bencana nonalam pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung di negara dan bahkan masih terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini. Karena itu dukungan anggaran dalam Perubahan APBD 2020 ini harus tetap tersedia secara memadai,“ kata Suaeri.
Ketua DPRD Herman Sawasemariai sebagai pimpinan rapat menekankan agar anggaran daerah digunakan secara efisien dan efektif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Saya mengimbau agar memprioritaskan target capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD dengan memperhatikan output dan outcome dari setiap program dan kegiatan. Hal ini menjadi penting untuk menunjang tercapainya visi daerah yaitu menuju Wondama EMAS, elok maju aman dan sejahtera," ucap legislator dari Partai Golkar itu.***
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Hal itu tergambar dari menurunnya Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2020.
Dalam Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020, Pendapatan Daerah tercatat mengalami penurunan mencapai 54 miliar lebih dari semula sebesar Rp1,125 triliun menjadi Rp957,172 miliar.
Penurunan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD tahun 2020 terjadi karena adanya pemangkasan dana transfer daerah terutama pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Semula dianggarkan Rp240,132 miliar namun berkurang sebesar 166,587 miliar sehingga tersisa Rp73,545 miliar.
Hal itu disampaikan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Teluk Wondama Abdullatief Suaeri dalam pidato pengantar Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2020 di hadapan rapat paripurna DPRD di Rasiei, Rabu (30/9/2020).
Belanja Daerah juga ikut terkoreksi. Dari semula dianggarkan Rp1,304 triliun berkurang sebesar 27,140 miliar menjadi Rp1,032 triliun. Terdiri atas Belanja Tidak Langsung dari semula 442,960 miliar bertambah sebesar 51,854 miliar menjadi 494,814 miliar. Serta Belanja Langsung semula 587,503 miliar berkurang 79,048 miliar menjadi 508,455 miliar.
Akibatnya defisit anggaranpun ikut membengkak dari semula 18,412 miliar bertambah 27,684 miliar menjadi 46,097 miliar.
“Tahun ini merupakan tahun yang berat bagi APBD kita karena kita harus menghadapi keadaan darurat bencana nonalam pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung di negara dan bahkan masih terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini. Karena itu dukungan anggaran dalam Perubahan APBD 2020 ini harus tetap tersedia secara memadai,“ kata Suaeri.
Ketua DPRD Herman Sawasemariai sebagai pimpinan rapat menekankan agar anggaran daerah digunakan secara efisien dan efektif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Saya mengimbau agar memprioritaskan target capaian kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD dengan memperhatikan output dan outcome dari setiap program dan kegiatan. Hal ini menjadi penting untuk menunjang tercapainya visi daerah yaitu menuju Wondama EMAS, elok maju aman dan sejahtera," ucap legislator dari Partai Golkar itu.***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020