Ratusan masyarakat Sorong yang menamakan dirinya tim presidium pemekaran provinsi Papua Barat Daya dan Forum Lintas Suku Papua mendatangi kantor Wali Kota, Rabu (23/9), guna menyampaikan aspirasi pemekaran daerah otonom baru provinsi Papua Barat Daya.
Massa aksi yang dipimpin oleh Ketua Presidium Pemekaran Papua Barat Daya, Yosefat Kambu membawa berbagai spanduk dan pamplet untuk berorasi di halaman kantor Wali Kota meminta Wali Kota agar meneruskan aspirasi pemekaran Papua Barat Daya kepada presiden Joko Widodo.
Presidium Pemekaran Papua Barat Daya, Yosefat Kambu mengatakan bahwa perjuangan pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya sudah berlangsung selama 13 tahun, namun sampai sekarang belum disetujui oleh pemerintah pusat.
Karena itu, menurut dia, kedatangan tim presidium dan seluruh kepala suku wilayah Sorong Raya ke kantor Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi kepada bapak wali kota agar diteruskan kepada Presiden.
"Masyarakat Papua Barat adalah bagian dari Kesatuan Republik Indonesia yang harus hidup sejahtera sejajar dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya. Sebab itu kami meminta kepada bapak Presiden Jokowi agar memekarkan daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya sehingga memperpendek jarak pelayanan bagi masyarakat dan kemajuan infrastruktur di tanah Papua," ujarnya.
Dikatakan bahwa semua persyaratan pemekaran daerah otonomi baru dipenuhi oleh tim dan calon Provinsi Papua Barat Daya sudah tiga kali mendapatkan Ampres, namun sampai saat ini pemerintah pusat belum merestui pemekaran tersebut.
"Sejak Megawati, SBY hingga sekarang bapak Joko Widodo pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang terus diperjuangkan oleh masyarakat Papua Barat belum terealisasi maka kami minta kepada bapak Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi ini kenapa Presiden, jika nanti tidak terealisasi kami akan memboikot pemerintahan di Papua Barat," ungkapnya.
Wali Kota Sorong Lambert Jitmau yang menerima massa aksi menyatakan, menerima semua aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran provinsi baru Papua Barat Daya.
"Aspirasi ini akan saya akan laporkan kepada bapak Gubernur Papua Barat dan kemudian ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat," tambah dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
Massa aksi yang dipimpin oleh Ketua Presidium Pemekaran Papua Barat Daya, Yosefat Kambu membawa berbagai spanduk dan pamplet untuk berorasi di halaman kantor Wali Kota meminta Wali Kota agar meneruskan aspirasi pemekaran Papua Barat Daya kepada presiden Joko Widodo.
Presidium Pemekaran Papua Barat Daya, Yosefat Kambu mengatakan bahwa perjuangan pemekaran calon Provinsi Papua Barat Daya sudah berlangsung selama 13 tahun, namun sampai sekarang belum disetujui oleh pemerintah pusat.
Karena itu, menurut dia, kedatangan tim presidium dan seluruh kepala suku wilayah Sorong Raya ke kantor Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi kepada bapak wali kota agar diteruskan kepada Presiden.
"Masyarakat Papua Barat adalah bagian dari Kesatuan Republik Indonesia yang harus hidup sejahtera sejajar dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya. Sebab itu kami meminta kepada bapak Presiden Jokowi agar memekarkan daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya sehingga memperpendek jarak pelayanan bagi masyarakat dan kemajuan infrastruktur di tanah Papua," ujarnya.
Dikatakan bahwa semua persyaratan pemekaran daerah otonomi baru dipenuhi oleh tim dan calon Provinsi Papua Barat Daya sudah tiga kali mendapatkan Ampres, namun sampai saat ini pemerintah pusat belum merestui pemekaran tersebut.
"Sejak Megawati, SBY hingga sekarang bapak Joko Widodo pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang terus diperjuangkan oleh masyarakat Papua Barat belum terealisasi maka kami minta kepada bapak Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi ini kenapa Presiden, jika nanti tidak terealisasi kami akan memboikot pemerintahan di Papua Barat," ungkapnya.
Wali Kota Sorong Lambert Jitmau yang menerima massa aksi menyatakan, menerima semua aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran provinsi baru Papua Barat Daya.
"Aspirasi ini akan saya akan laporkan kepada bapak Gubernur Papua Barat dan kemudian ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat," tambah dia.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020